SELASA , 12 DESEMBER 2017

Bapenda Sulsel Capai PKB Rp747 Miliar

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

asharabdullah

Senin , 13 November 2017 12:29
Bapenda Sulsel Capai PKB Rp747 Miliar

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto Tanaranggina. ist

MAKASSAR RAKYATSULSEL.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, merilis pencapaian pada triwulan III untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sabtu, (11/11) lalu. Dalam rilisnya, hingga September 2017 Bapenda capai PKB sebesar Rp747 miliar, naik dari triwulan yang sama tahun lalu sebesar 2,66 persen dengan nilai Rp19 miliar.

Di tengah melesunya perekonomian nasional, Bapenda Sulsel terus berupaya untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat, alhasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih meningkat dari tahun ke tahun, utamanya PKB yang meningkat dari tahun 2016.

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto Tanaranggina, optimistis Bapenda Sulsel dapat memenuhi target PKB tahun ini, yang mengalami penambahan sebesar Rp50 miliar dari Rp1.056.098.000.000 pada target APBD pokok menjadi Rp1.106,098.000.000 pada APBD perubahan.

“Kami optimistis mencapai target PKB karena saat ini kita melakukan berbagai upaya untuk mencapainya antara lain, penertiban kendaraan yang belum membayar pajak, semua samsat membuka pelayanan di hari Sabtu, memudahkan pembayaran secara nontunai melalui ATM dan kartu debit via EDC, serta upaya lainnya,” kata Toto, sapaan Tautoto Tanaranggina.

Mantan Plt Bupati Soppeng ini, menambahkan, perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,38 persen dengan nilai sebesar Rp38.442.649.854. Pada triwulan III 2017 realisasinya sebesar Rp408.848.067.306 sementara tahun lalu periode yang sama sebesar Rp370.405.417.452.

Pajak Air Permukaan (PAP) pada triwulan III 2017 juga tumbuh dengan perolehan sebesar Rp63.900.342.143 sedangkan pada tahun lalu periode yang sama sebesar Rp55.224.539.937 atau mengalami kenaikan sebesar 15,71 persen dengan nilai mencapai Rp8.675.802.206.

Perolehan pajak rokok juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,36 persen. Tahun 2016 triwulan III sebesar Rp275.316.163.477 sedangkan pada tahun 2017 triwulan yang sama mencapai Rp317.599.755.881.

Namun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan. Hingga September 2017 perolehan BBNKB sebesar Rp652.100.614.289 sementara periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp710.992.702.141 atau mengalami penurunan 8,28 persen dengan nilai sebesar Rp58.892.087.852.

Rendahnya perolehan BBNKB karena banyak masyarakat yang lebih memilih membeli kendaraan dari Jakarta dengan alasan pilihan model dan warna lebih banyak serta tidak inden (menunggu). Alasan lain harganya lebih murah karena dekat dengan pabrik dan tarif BBN di Jakarta lebih murah yakni hanya 10 persen sementara di Sulsel dikenakan tarif BBN 12,5 persen.

Penyebab lainnya yakni masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di tengah melesunya perekonomian nasional, sehingga pembelian mobil baru menurun khususnya di Sulsel.

“Meski pencapaian BBNKB mengalami penurunan pada triwulan III ini, kami optimistis dapat memenuhi target yang dibebankan karena target BBNKB pada APBD perubahan ini mengalami pengurangan sebesar Rp50 miliar dari Rp1.037.912.000.000 menjadi Rp987.912.000.000,” jelas Toto.

Sementara, menanggapi banyaknya isu terkait pemutihan pajak kendaraan yang beredar di masyarakat melalui media sosial, Toto menjelaskan, tahun ini Bapenda Provinsi Sulsel tidak melakukan pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan seperti tahun lalu.

“Tahun lalu kami membuat penghapusan denda pajak kendaraan namun tahun ini kami tidak memberlakukannya lagi. Kalaupun ada kemungkinan itu digelar Bapenda provinsi lain di luar Sulsel,” katanya.

Toto menghimbau, pelanggan samsat di Sulsel untuk segera membayar pajak kendaraan dan tidak mengulur waktu dengan alasan menunggu penghapusan denda pajak. Sebab pemilik kendaraan yang kedapatan menunggak pajak dapat ditilang petugas Kepolisian dengan denda maksimal Rp500 ribu.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, serta surat Kapolri No: B/700/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 Perihal Petunjuk Pengesahan STNK, penunggak dapat ditilang oleh petugas kepolisian.
”Pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak dan ditemukan dalam operasi penertiban, akan ditindak tegas dan dapat ditilang dengan denda maksimal Rp500 ribu,” katanya. (*)


div>