RABU , 21 NOVEMBER 2018

Bapenda Sulsel Perkuat Ranperda Retribusi Jasa Umum

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 11 Agustus 2017 12:39
Bapenda Sulsel Perkuat Ranperda Retribusi Jasa Umum

Tautoto Tanaranggina. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bapenda Sulsel menggelar workshop pemantapan dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel, tentang Retribusi Jasa Umum, di Hotel Clarion Makassar, Kamis (10/8). Workshop tersebut digelar untuk mendapatkan masukan dari peserta, dalam memantapkan dan mensinkronkan Ranperda Provinsi Sulsel tentang perubahan atas Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Saat ini, ranperda tersebut memasuki tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel.

“Masukan dari workshop ini akan disinkronkan, agar nantinya perda tersebut tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya,” kata Kabid Perencanaan Pendapatan Bapenda Sulsel, Dharmayani Mansyur.

Ia menjelaskan, kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari rumah sakit pelayanan kesehatan, yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan, unit kerja pengelola retribusi pelayanan pendidikan, rumah sakit dengan pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bapenda Kabupaten/Kota se Sulsel, bagian hukum Setda kabupaten/kota se Sulsel, dan unit kerja terkait pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Workshop sehari ini dibuka Sekretaris Provinsi Sulsel H Abdul Latif, yang diwakili Kepala Bapenda Sulsel Tautoto TR, yang juga tampil membawakan materi. Hadir juga dua pemateri lainnya yakni Plt Direktur Pendapatan Daerah pada Dirjen Bina Keuangan Daerah Arsan Latif dan Analis Keuangan Pusat dari Kemenkeu M Agus Kristianto.

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto TR, mengatakan, Ranperda Sulsel No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah karena beberapa pertimbangan. Diantaranya adalah untuk menjalankan amanah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.34-3622 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Kami berharap peserta memberikan masukan untuk perbaikan ranperda ini, karena terdapat beberapa penambahan obyek pelayanan kesehatan. Seperti proses pengolahan darah, pengobatan gigi, mulut, kulit, dan kosmetika medik yang belum dicover,” jelasnya. (***)


div>