SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Bapenda Sulsel Perkuat Sinkronisasi Ranperda Retribusi Jasa Umum

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 10 Agustus 2017 18:17
Bapenda Sulsel Perkuat Sinkronisasi Ranperda Retribusi Jasa Umum

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto TR saat memberikan sambutan di workshop pemantapan dan sinkronisasi ranperda Provinsi Sulsel tentang retribusi jasa umum, di Hotel Clarion Makassar, Kamis (10/8). Foto: ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bapenda Sulsel telah menggelar workshop pemantapan dan sinkronisasi ranperda Provinsi Sulsel tentang retribusi jasa umum, di Hotel Clarion Makassar, Kamis (10/8).

Workshop tersebut digelar untuk mendapatkan masukan dari peserta serta memantapkan dan mensinkronkan Ranperda Provinsi Sulsel tentang perubahan atas Perda No 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Pasalnya, saat ini ranperda tersebut memasuki tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel.

“Masukan dari workshop ini akan disinkronkan agar nantinya perda tersebut tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya,” kata Kabid Perencanaan Pendapatan Bapenda Sulsel, Dharmayani Mansyur.

Ia menjelaskan, kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal yang berasal dari rumah sakit pelayanan kesehatan yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan, unit kerja pengelola retribusi pelayanan pendidikan, rumah sakit dengan pengelola keuangan badan layanan umum daerah (BLUD), Bapenda Kabupaten/Kota se-Sulsel, bagian hukum Setda kabupaten/kota se-Sulsel, dan unit kerja terkait pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto TR mengatakan, ranperda Sulsel No 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum diubah karena beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah untuk menjalankan amanah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.34-3622 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dia menambahkan, keputusan ini membatalkan ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam perda no 9 tahun 2011, sementara berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan tera dan tera ulang merupakan kewenangan pemerintah kota

“Kami berharap peserta memberikan masukan untuk perbaikan ranperda ini karena terdapat beberapa penambahan obyek pelayanan kesehatan seperti proses pengolahan darah, pengobatan gigi, mulut, kulit, dan kosmetika medik yang belum discover,” jelasnya.


div>