SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Bapertarum Akan Melebur ke BP Tapera, Begini Nasib Tabungan Rumah PNS

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 20 Februari 2018 10:34
Bapertarum Akan Melebur ke BP Tapera, Begini Nasib Tabungan Rumah PNS

Ilustrasi

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah berencana merealisasikan pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera (Tabungan Perumahan) untuk membantu pembiayaan perumahaan bagi masyarakat. Sebagai langkah awal dalam membangun kredibilitas lembaga, pemerintah terlebih dahulu akan melebur Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) pada 24 Maret 2018 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Undang-Undang Bapertarum memang akan selesai masa fungsinya pada 24 Maret 2018. Dengan perhitungan waktu seleksi, pemerintah memerlukan masa transisi untuk mengalihkan Bapertarum PNS sampai BP Tapera terbentuk.

“Pada 24 Maret 2018, Bapertarum secara UU sudah tidak eksis lagi, maka perlu membuat masa transisi yang nanti diputuskan oleh Menteri PU (Pekerjaan Umum),” kata Sri Mulyani di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2).

Ilustrasi pembangunan perumahan (Dok.JawaPos.com)

Masa transisi ini akan digunakan untuk melakukan pemindahan aset, menetapkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan, termasuk aset mana yang harus dipindahkan. Namun, sesuai perintah kepres Bapertarum tetap dapat menjalankan tupoksinya dalam tiga bulan ini.

“Terakhir kita sudah minta dibuat review lagi mengenai frame work atau rancangan kerja dari BP Taperanya mengenai pengalihan aset dari Bapertarum yang sekarang nilainya di atas Rp11 triliun,” jelas dia.

Selanjutnya, aset yang sudah mencapai Rp 11 triliun itu akan dikurangi dengan kewajiban membayar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menabung di Bapertarum dan aset yang digunakan untuk ekspansi di BP Tapera di masa mendatang.

“Berapa (ekspansi) mereka akan mendapatkan pungutan dari ASN, non ASN, berapa kemungkinan volume dari kegiatannya sisi KPR, renovasi, rehabilitasi,” terangnya.

Sri Mulyani mengatakan saat ini Menteri PUPR menugaskan Kantor Akutansi Publik (KAP) untuk melakukan audit berapa jumlah aset dan berapa jumlah kewajiban yang dibayarkan pada tahun 2018 terutama pada ASN yang sudah pensiun atau disebut pensiun plus pensiun punah.

“Audit selesai minggu ini dan laporannya akan disampaikan. Tentu juga sebelumnya ini semua harus disampaikan ke BPK karena pembubaran dan pemindahan aset itu kita sebaiknya dilakukan audit,” terangnya.

(uji/JPC)


div>