RABU , 14 NOVEMBER 2018

Bappeda Canangkan Kebijakan Satu Peta

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 24 Mei 2017 16:54
Bappeda Canangkan Kebijakan Satu Peta

Kepala Bappeda Provinsi Sulsel, Jufri Rahman pada acara Lokakarya dan Pencangan Kebijakan Satu Peta Oleh Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Aula Bappeda Prov Sulsel, Rabu (24/5). foto: ist for rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2016 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, dan satu basis data guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Hal ini pulalah yang memacu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan Pencanangan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pemerintah Daerah di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (24/5).

“Selama ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat peta sendiri-sendiri, sehingga seringkali menimbulkan persoalan-persoalan. Dengan adanya KSP di lingkup Provinsi Sulsel, persoalan-persoalan tersebut dapat dikurangi, kalau perlu dihilangkan, minimal dapat memudahkan OPD dalam menjalankan fungsinya,” ujar Jufri Rahman, Kepala Bappeda Povinsi Sulsel.

Jufri menambahkan, peta-peta yang dibuat OPD akan disatukan, sehingga peta yang digunakan nanti memiliki standar yang sama, referensi yang sama yang terintegrasi pada satu peta.

“Dengan satu peta, tidak ada lagi istilah pemisahan peta kehutanan, peta pekerjaan umum dan OPD lain. Tingkat ketelitian nantinya program satu peta ini berada pada skala 1:50.000 sehingga akan memudahkan percepatan pembangunan. Salah satu kemudahan itu nantinya adalah para pelaksana pembangunan fisik di daerah, diminta untuk mengikutsertakan posisi pembangunan yang dilakukan dengan menyebut koordinatnya, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengawasan,” jelasnya.

Kegiatan pencanangan KSP yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulsel bekerja sama dengan Land Equity International dan MCAI, dihadiri perwakilan dari Badan Informasi Geospasial, Bappeda Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur serta undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan Kebijakan Satu Peta di Sulsel.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pencanangan Kebijakan Satu Peta, dimulai Kepala Bappeda Provinsi Sulsel, Jufri Rahman diikuti Bappeda Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

[NEXT-RASUL]

Ketiga daerah kabupaten yang disebut, merupakan daerah yang terpilih di Sulsel dalam rangkaian dari Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif 3 (PMaP3) yang diselenggarakan oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI).

MCAI sendiri adalah sebuah lembaga yang mengelola penggunaan dana hibah dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Lembaga ini berkonsentrasi pada sejumlah program termasuk pemetaan wilayah. (***)

 


div>