RABU , 21 NOVEMBER 2018

Barter Politik Jelang Pilgub

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 04 April 2017 09:52
Barter Politik Jelang Pilgub

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang dihelat bersamaan dengan Pilkada di 12 Kabupaten/kota di Sulsel, membuat sejumlah parpol mesti berhitung skenario koalisi.

Hal ini dinilai penting untuk menemukan koalisi yang linear di dua kelas pertarungan politik yang berbeda. Adanya koalisi yang terkoneksi dengan pelaksanaan Pilkada dan Pilgub bisa saja mengefektifkan kinerja pemenangan.

Partai Golkar yang kini merajai kursi di DPRD Sulsel bisa saja jumawa pada Pilgub mendatang tanpa melakukan koalisi dengan partai manapun. Namun, partai berlambang pohon beringin itu mesti mempertimbangkan nasib kader yang akan didorong pada Pilkada kabupaten/kota. Oleh karena itu, arah koalisi Partai Golkar di Pilgub tentu akan menjadi bargaining politik di 12 daerah yang berpilkada. Dan salah satu partai yang sangat memungkinkan Golkar untuk berkoalisi adalah Partai Demokrat. Apalagi, sebelumnya Partai Golkar telah membuka ruang komunikasi dengan melakukan silaturahmi politik.

Tawaran realisitis yang bisa saja diberikan Golkar di beberapa daerah misalnya adalah mengusung kader Partai Demokrat pada Pilkada Pinrang, semisal Andi Irwan Hamid untuk berpasangan dengan Darwis Bastama, di Luwu bisa berafiliasi mengusung Syukur Bijak berpaket Buhari Kahar Muzakkar yang tak lain adalah saudara Andi Mudzakkar dan Sinjai mengusung incumbent Sabirin Yahya dengan anak Ketua DPRD Sulsel, Mizar Roem.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golognan Karya (Golkar) Sulsel, Kadir Halid mengatakan dirinya belum bisa memastikan dengan partai apa saja Golkar akan melakukan koalisi jelang Pilgub dan Pilkada serentak kabupaten/kota di Sulsel. “Belum kita bisa pastikan saat ini, semua masih berproses. Yang pasti adalah koalisi di Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota itu semua pasrtai punya peluang yang sama akan bersama-sama dengan kami di Golkar,” kata Kadir, ketika dihubungi melalui media sosial WhatsApp, Senin (3/4).

Ia menambahkan, Partai Golkar akan terbuka kepada seluruh partai politik yang ada di Sulsel untuk membahas koalisi. “Kami adalah partai yang terbuka, apalagi mengenai koalisi pada moment politik seperti Pilkada. Kami akan melakukan komunikasi dan silaturahmi politik kepada semua partai yang ada di Sulsel,” jelasnya.

Adapun ketika ditanya mengenai peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota seperti Sinjai dan Pinrang, Kadir mengatakan semua potensi partai akan ditimbang secara matang termasuk dengan menjalankan koalisi di Pilkada kabupaten/kota. “Pasca pertemuan dengan Partai Demokrat lalu, kita intens melakukan lobi-lobi politik,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara itu, Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle mengaku Partai Demokrat membutuhkan koalisi untuk mengarungi moment politik Pilkada serentak kabupaten/kota dan Pilgub Sulsel mendatang. Meski demikian, Selle belum memastikan dengan partai apa Demokrat akan berkoalisi. “Namanya juga Pilkada, tentu sebagai partai politik yang terbuka maka akan sangat membutuhkan koalisi. Namun, untuk saat ini kami belum bisa memastikan partai apa saja yang akan kami lakukan koalisi,” kata Selle.

Pasca silataruhami dengan Partai Golkar lalu di kantor DPD Partai Demokrat, Selle mengaku saat ini pihaknya akan lebih banyak mencari titik kesamaannya dengan Partai Golkar. Pasalnya, kata dia, kalau untuk perbedaanya sudah pasti banyak antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. “Dari awal kan memang Partai Demokrat dan Partai Golkar ini berbeda, dan saya kira hal ini sudah tidak perlu lagi dicari. Yang mesti kami lakukan dari kedua belah pihak ini adalah mencari kesamaannya, lalu kemudian proseslah yang akan membawa pada titik temu untuk melakukan koalisi untuk memandang Sulsel yang lebih baik,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel itu menambahkan, saat ini partainya belum masuk pada ranah figur yang akan diusung pada Pilgub maupun Pilkada kabupaten/kota. Tapi, kata Selle, masing-masing partai mesti berbicara soal platform yang akan diperjuangkan. “Terlalu cepat dan terlalu dini kalau saat ini sudah berbicara soal figur, meski memang saat ini tidak bisa dipungkiri figur internal Partai Demokrat pada beberapa daerah ada yang menonjol karena memang bekerja sepanjang masa merawat dukungan dan kepercayaan publik terhadap partai,” terangnya.

Oleh karena itu, Politisi asal Soppeng itu berharap agar kedepannya Partai Demokrat akan melakukan inisiasi untuk menggelar silaturahmi politik bukan hanya dengan satu partai. “Okelah kalau saat ini Golkar melakukan silaturahmi politik dengan beberapa partai, sehingga kita berharap kedepannya kita akan melakukan komunikasi politik secara bersamaan dengan tiga partai sekaligus karena memang ini sangat penting,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Andi Luhur Prianto menilai barter politik merupakan hal yang bisa saja terjadi. Pasalnya, koalisi Parpol mampu menciptakan konsep-konsep perpolitikan yang dapat menguntungkan antar Parpol tersebut. “Bisa saja, Saya kira memang sifat koalisi partai di Pilkada sangat kontekstual, atau tergantung situasi lokal masing-masing daerah,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Luhur, tidak sepenuhnya parpol mampu mengendalikan keadaan hanya dengan membangun nilai tawar antar Parpol. Dimana, tentunya untuk beberapa partai yang tidak memiliki kandidat sendiri akan ada kecenderungan rasa acuh untuk ikut bertarung. “Meskipun partai politik dikelola dengan sangat sentralistik, tapi ruang-ruang aspirasi lokal tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Terlebih bagi partai yang tidak mengusung kader internal, biasanya ada kelonggaran untuk membangun nilai tawar dengan kandidat yang berbeda,” jelasnya.

“Posisi nya menjadi lain, jika ada kader internal Demokrat yang di usung di Pilgub, tentu ketua-ketua DPD 2 tidak membuat “gerakan tambahan” di luar garis keputusan partai,” lanjut Luhur.

Saat ditanya terkait peluang daerah-daerah lain yang memungkinkan terjadinya barter politik selain Pinrang. Luhur tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Pasalnya, jelas Luhur, untuk saat ini masih dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang dapat berubah setiap saat dalam kontestasi perpolitikan. “Saya kurang paham kalau yang lain. Cuma perlu di ingat, Andi Irwan ketua DPC Demokrat Pinrang, juga mantan ketua Golkar Pinrang di masa Pak IAS (Ilham Arief Sirajuddin) masih di Golkar, sehingga tarikannya ada,” terangnya.

Sementara itu, Konsultan Politik JSI, Nursandy, mengatakan, barter politik jelang pilgub dan pilkada sangat memungkinkan terjadi. Bukan tanpa alasan, figur yang akan ikut bertarung tentu membutuhkan dukungan lebih agar dapat memenangkan kontestasi pemilihan lima tahun sekali tersebut. “Potensi barter politik antar parpol di pilgub dan pilkada sangat memungkinkan terjadi. Figur-figur yang akan bertarung di pilgub tentu membutuhkan sokongan dukungan figur yang akan bertarung di pilkada,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Lebih lanjut, kata Nursandy, barter politik antar parpol dapat terjadi sesuai kesepakatan yang dibangun. Sehingga, bentuk barter tidak selalu dalam bentuk usungan. “Bentuk kompromi politik sangat tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak. Bisa saja dalam bentuk dukungan personal, menjamin dukungan parpol tertentu atau bantuan finansial,” jelas Nursandy.

Untuk saat ini dirinya belum bisa berspekulasi terkait barter-barter politik yang dapat dibangun dibeberapa daerah. Namun, dengan kondisi saat ini kedekatan Golkar dan Demokrat bisa saja terjadi dibeberapa daerah selain Pinrang. “Untuk daerah lain, saya belum bisa memprediksikan. Tapi indikasinya sangat bisa dilihat dari seberapa intensif komunikasi dan dalamnya kedekatan NH atau tokoh-tokoh Golkar yang punya pengaruh dengan tokoh-tokoh di Demokrat,” terangnya. (E)


div>