SENIN , 17 DESEMBER 2018

Baru 2 Hotel Kantongi Sertifikat Dapur Halal

Reporter:

Iskanto

Editor:

Senin , 08 Oktober 2018 11:00
Baru 2 Hotel Kantongi Sertifikat Dapur Halal

Hotel Aston

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel mencatat hanya ada dua hotel di Makassar yang mengantongi sertifikat dapur halal. Dua hotel tersebut yakni Hotel Aston Makassar dan Dapur Hotel Pesonna Makassar.

Ketua MUI Sulsel Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Waspada Santing mengatakan, hingga saat ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel memiliki anggota hampir 400, dimana 90 diantaranya merupakan hotel berbintang yang ada di Kota Makassar.

“Namun baru dua hotel yang punya dapur bersertifikat halal,” ujar Waspada Santing saat menggelar seminar nasional bertema “Daya Dukung Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)” di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Minggu (7/10/2018).

Selain dua hotel itu, ada tiga hotel yang masih dalam proses pengeluaran sertifikat halal. “Jadi dua yang sudah bersertifikat halal. Dana ada 3 yang sementara proses ini. Masing-masing Hotel Almadera, Hotel Dalton, dan Hotel Claro,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI memiliki Standar Operasional Prosedural (SOP) yang diberikan untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi dapur hotel maupun restoran.

“Namun, masih ada beberapa hotel dan restoran yang tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan LPPOM. Sehingga, belum dilakukan proses lebih lanjut. SOP yang sudah ditetapkan LPPOM yang harus mereka (pemilik hotel dan restoran) patuhi. Nah kalau tidak memenuhi standar SOP itu tentu tidak di proses. Contoh ini, sudah 4 bulan itu permohonan awal telah sampai LPPOM kan dikaji itu dokumen yang masuk. Terus dikasi kembali ke hotel untuk diperbaiki,” jelasnya.

Beberpaa prosedur yang harus dipenuhi mulai dari asal bahan baku makanan, proses pengolahan, hingga hasil akhir dari hasil olahan makanan yang disediakan.

“Karena bukan LPPOM yang akan perbaiki, tapi pihak hotel yang bersangkutan. Jadi mereka harus minimal misalnya, SOP tentang bagaimana mereka memperoleh bahan, bagaimana mereka memproduksi bahan itu,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Muh Firda menuturkan, pihaknya akan berupaya untuk membuatkan Peraturan Daerah (Perda) terkait sertifikasi halal di Sulsel.

“Contoh misalnya coklat, kita katakan halal ini bahan bakunya. Tapi diprosesnya ada mengatakan permentasi itu ada proses yang tidak halal. Sehingga hasil akhirnya tidak halal,” ucapnya.

Pihaknya, kata dia berwenang untuk mengetahui kehalalan suplayer pemasok bahan baku di semua hotel dan restoran yang ada di Sulsel.

Tidak hanya itu, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di Sulsel juga harus diketahui kehalalannya dalam proses memproduksi daging.

“Jadi memang memang halal itu bukan hanya di hotel, tapi suplayer bahan bakunya. Prosesnya juga harus halal, sehingga proses akhirnya halal,” terangnya.

Pihaknya pun mengakui akan membantu untuk mensosialisasikan terkait sertifikasi halal ini. “Kewenangan itu ada di MUI, provinsi hanya mensosialisasikan aturan yang ada selama ini. Mendukung asosiasi perhotelan (PHRI) untuk melakukan sertifikasi halal,” pungkasnya. (*)


div>