SENIN , 23 JULI 2018

Baru Lima Kecamatan Minta BKO Brigade Anti Macet

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 02 Maret 2018 15:13
Baru Lima Kecamatan Minta BKO Brigade Anti Macet

Situasi kemacetan kendaraan di Kota Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kinerja Brigade Anti Macet di tiap-tiap kecamatan di Makassar hingga kini belum terlihat. Hal itu lantaran pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar masih menunggu permintaan tiap kecamatan terkait jumlah kebutuhan personel untuk mengurai kemacetan.

Kepala Dishub Kota Makassar, Mario Said mengatakan, untuk penempatan Brigade Anti Macet belum dilakukan pasalnya pihaknya masih menunggu masukan rekomendasi jumlah anggota Dishub tersebut. “Rencana kita menempatkan BKO di setiap kecamatan, ini sementara kita minta tiap kecamatan kira-kira berapa kebutuhannya,” ujar Mario Said, Kamis (1/3) kemarin.

Ia mengatakan, hingga saat ini pihak kecamatan yang memasukan rekomendasi permintaan BKO ada lima kecamatan, meski begitu Pihak Dishub masih akan melakukan pengkajian terhadap jumlah kebutuhan tiap Kecamatan.

“Melihat kondisi kompisisi personel Dishub yang ada, kalau memungkinkan kita drop sesuai keinginan pihak Kecamatan tapi kalau tidak kita kurangi berangkali,” ujar Mario.

Lanjut Mario, lima kecamatan yang sudah memasukan rekomendasi permintaan diantaranya, Kecamatan Wajo, Rappocini, Ujung Tanah, Panakukkang. “Kita himbau (kecamatan) segera memasukkan kebutuhan personel yang sesuai dengan kondisi wilayah dan titik kemacetan masing-masing,” ujar Mario.

“Rata-rata pihak kecamatan yang membutuhkan personel Brigadi Anti Macet antara 5 sampai 15 Personel,” lanjutnya.

Sementara itu, Camat Ujung Tanah Andi Unru mengatakan, untuk penempatan Brigade Anti Macet, pihaknya sudah mengirim surat rekomendasi kebutuhan. “Kita sudah bermohon dan meminta 15 personel, dari pengamatan saya sudah cukup tergantung kesiapan dinas dan ini cukup bagus nanti penanganan kemacetan lebih cepat tertangani dengan adanya BKO di setiap Kemacetan,” ujar Andi Unru.

Ia mengatakan untuk wilayah Kecamatan Ujung Tanah, yang menjadi pokok permasalahan yakni keberadaan truk ekspedisi yang selalu membongkar muatan di tengah jalan padahal tidak memiliki izin.

“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu pengawasan dari Dinas Terkait (Disperindag), yang kami keluarkan izin itu hanya Administrasi Perusahaan yang ada disana,” keluh Andi Unru.

Ia mengatakan, pihaknya sering melakukan peneguran kepada perusahaan ekspedisi. Namun ia berharap ada tindakan dari dinas terkait. “Harusnya mereka diberikan waktu bongkar muat, ini wewenang dari Polantas dan Dishub yang bisa menindak mereka,” cetus Andi Unru. (*)


div>