SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Batas Penyetoran e-LHKPN Sampai 31 Maret

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 20 Maret 2018 11:15
Batas Penyetoran e-LHKPN Sampai 31 Maret

int

* Tahun Lalu, Pemkot Capai 92 Persen

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua kepala daerah atau pejabat pemerintah se Indonesia, termasuk Pemkot Makassar tentang kewajiban seluruh pejabat, eselon I hingga eselon IV menyetorkan Elektronik Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN).

Dari data 2017 lalu, KPK menyebutkan 92 persen pejabat Pemkot Makassar sudah melaporkan LHKPN. Tahun ini KPK beri waktu hingga 31 Maret untuk merampungkan 100 persen LHKPN dari manual ke elektronik.

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Andika Widianto mengatakan perubahan LHKPN dari manual ke elektronik wajib dilakukan oleh Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan.

“Tahun lalu Makassar untuk LHKPN sudah baik, mencapai 98 persen dan sisa pemindahan ke elektronik. Hasilnya kita lihat 31 Maret nanti Makassar akan berada diurutan berapa,” jelas Andika Widianto, Senin (19/3) kemarin.

Ia mengatakan, kedatangannya ke Kota Makassar untuk memberikan pemahaman cara pengisian LHKPN secara elektronik kepada seluruh pejabat lingkup Pemkot Makassar.

“Sebelum 31 Maret diharapkan penyelenggara negara wajib LHKPN harus mengisi lembaran LHKPN-nya. Hari ini kita beri penjelasan teknis bagaimana cara mengisi lembaran tersebut menggunakan sistem e-LHKPN,” kata Andika

Lebih lanjut, Andika mengatakan, nantinya laporan tersebut akan dipublikasikan ke seluruh Indonesia. “Di situ kita akan melihat kota Makassar berada diperingkat berapa, karena tahun lalu Makassar mampu capai 98 persen,” ujarnya.

Dia berharap, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan menggunakan sistem e-LHKPN akan lebih efisien kedepan. Kendati demikian, Andika mengaku belum bisa memastikan keefektifan sistem tersebut, lantaran e-LHKPN baru pertama kali diaplikasikan.”Kita berharap begitu (efisien), karena baru pertama kali sistem ini diterapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsul Rizal mengatakan LHKPN sudah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 43 Tahun 2017 yang mewajibkan kepada eselon 3 ke atas untuk mengisi LHKPN sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik tentang harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara.

“Kita punya perwali Nomor 43 Tahun 2017 yang mewajibkan kepada eselon III keatas untuk mengisi LHKPN sebagai pertanggungjawaban ke publik tentang harta kekayaan sebagai penyelenggara negara,” tandasnya.

Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, HB Amiruddin mengatakan, pihaknya berharap semua pejabat sampai Eselon III harus segera rampung dan diberi kesempatan 31 Maret 2018 untuk melapor ke KPK.

“Jadi tadi diberi arahan bagaimana cara mengisi bagaimana apa yang harus diisi terkait laporan harta kekayaan kita dan sudah dimasukkan sistem elektronik,” ujar HB Amiruddin. (*)


div>