SABTU , 21 APRIL 2018

Bawaslu Bakal Seret 13 Legislator Makassar

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 24 Maret 2018 13:45
Bawaslu Bakal Seret 13 Legislator Makassar

Kantor DPRD Makassar. (ist)

* Pemanggilan Tak Perlu Izin Ketua DPRD

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kisruh 13 legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang mengatasnamakan diri Gerakan Aksi Fraksi (GAS) untuk Appi-Cicu yang menggelar kampanye terselubung di Gedung wakil rakyat semakin memanas.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Laode Arumahi merasa bahwa mereka (13 legislator) DPRD Kota Makassar yang tak memenuhi panggilan Panwas tak menunjukan sikap kenegarawan. “Sangat disayangkan. Anggota DPRD itu tak menunjukan sikap kenegarawan,”kesal Laode, Jumat (23/3) kemarin.

Menurutnya, publik bisa saja curiga jika 13 wakil rakyat tersebut sudah sepakat tak hadir memberikan klarifikasi. Oleh sebab itu, Panwas kata Laode sebagai lembaga pengawas perpanjangan tangan dari Bawaslu sudah tepat menjalankan tugas pemanggilan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran Pilkada.

Laode berpendapat, Bawaslu bisa mendesak 13 wakil rakyat itu untuk menghargai surat yang dilayangkan Panwas Makassar agar hadir memberikan keterangan sesuai informasi yang beredar di publik. “Sebagai wakil rakyat harus berani bertanggungjawab. Kalau merasa tidak melanggar, kenapa tidak hadir berikan klarifikasi,” katanya.

Oleh sebab itu, ia meminta Panwas untuk terus melakukan pemanggilan ulang hingga 13 wakil rakyat itu sadar, dan hadir memberikan keterangan. “Kalau bisa Panwas lakukan pemanggilan ulang,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwas Makassar, Moh Maulana mengatakan baik hari pertama dan hari kedua tak satupun dari 13 anggota dewan yang dipanggil hadir memberikan keterangan.

Menurutnya, jika dilakukan pemanggilan ulang namun yang bersangkutan tak hadir lagi maka 13 anggota dewan tersebut telah melanggar mekanisme Pilkada. “Kita akan lakukan pemanggilan ulang, kalau tidak hadir. Kita anggap melanggar Pilkada,” singkatnya.

Ketua Panwas Kota Makassar, Nursari menegaskan sesuai mekanisme, ke-13 legislator tersebut harus tetap diproses berdasarkan bukti-bukti yang ada. “Kami Panwas akan tetap jalan, proses sesuai bukti yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara yang juga akademisi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (Unhas) Fajlurahman Jurdi, mengatakan bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat dalam sebuah momentum Pilkada adalah sebuah pelanggaran.

“Aturannya dan Undang-undang kan sudah jelas. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu kandidat adalah sebuah pelanggaran, apalagi sampai memasang spanduk segala,” terangnya, Jumat (23/3).

Dosen Hukum Tata Negara ini pun mengatakan jika langkah Panwas yang melakukan pemanggilan terhadap legislator tersebut sudah tepat.

“Panwas kan tugasnya mengawasi setiap pelanggaran di Pilkada, jadi Panwas memang berhak melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi sebagai saksi terlapor,” ujarnya.

Menurutnya, secara kelembagaan Panwas tidak harus meminta persetujuan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran.

“Panwas dalam hal ini tidak harus meminta persetujuan Ketua DPRD, karena legislator tersebut bukan dalam rangka agenda kedewanan,” kata Fajlurahman.

Namun, ia juga tak mempermasalahkan membuat surat tembusan kepada pimpinan DPRD, termasuk meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Makassar untuk mengambil tindakan terhadap anggota DPRD yang diduga telah menyalahi kode etik.

“Kalau Panwas mau bersurat ke Ketua DPRD juga tidak masalah, termasuk membuat tembusannya ke BK. Tapi tidak harus ada ijin Ketua, untuk melakukan pemeriksaan,” tutupnya.

Sekadar diketahui, Sebelumnya, Pada Kamis (22/3) lalu, para anggota dewan pengusung Appi-Cicu mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama Paswaslu. Dihari kedua, Jumat (23/3), Panwaslu kembali memanggil wakil rakyat tersebut, namun lagi-lagi mereka kompak tidak memenuhi panggilan klarifikasi panwaslu.

Salah satu anggota DPRD yang namanya termasuk dipanggil Panwaslu, Busranuddin Baso Tika (BBT) mengaku dia dan legislator lainnya punya alasan kuat tidak memenuhi panggilan Panwaslu tersebut. Menurutnya, pemanggilan itu tidak melalui prosedur yang benar.

“Ada prosedur dinda, jadi kalau mau melakukan pemanggilan kepada anggota DPRD itu ada prosedurnya, jangan asal memanggil,” kata BBT, sapaannya.

Lanjut dia, perosedurnya itu, jika pelapor melapor ke Panwas, Panwas harus menyurat ke pimpinan DPRD, nanti pimpinan DPRD ini menyurat ke BK (Badan Kehormatan), dan BK nanti yang mengkaji dan mengundang pelapor dan terlapor untuk klarifikasi. “Jika terbukti BK nanti menyurat kembali ke Panwaslu,” jelas BBT.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar itu menilai laporan tersebut sah-sah saja selama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Itu bagus, silakan saja melapor asalkan sesuai dengan aturan dan mekanismenya,” tegas Busranuddin. (*)


div>