SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Bawaslu Kembali Loloskan 3 Bacaleg Eks Koruptor

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Jumat , 12 Oktober 2018 08:20
Bawaslu Kembali Loloskan 3 Bacaleg Eks Koruptor

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali meloloskan tiga mantan terpidana kasus korupsi sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada Pileg 2019 mendatang.

Ketiganya yakni Bacaleg DPRD Provinsi Sulsel, Muhlis Matu dari Partai Berkarya, Bacaleg DPRD Luwu Utara, Ridwan Khalid dari Partai Demokrat dan Bacaleg DPRD Kabupaten Pinrang, Andi Wahyudi Etong dari Partai Hanura.

Penetepan itu dilakukan melalui sidang adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu di masing-masing Bawaslu.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Asradi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap daerah untuk dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT).

Asradi menegaskan, diloloskannya eks koruptor tersebut karena Bawaslu berpatokan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang mana terpidana korupsi bisa ikut nyaleg. “Kita merujuk putusan Mahkamah Agung,” kata Asradi, Kamis (11/10).

Sebelumnya, kata Asradi, pihaknya juga meloloskan tiga eks koruptor sebelum penetapan DCT. Masing-masing Bacaleg DPRD Bulukumba, Muttamar Mattotorang dari Partai Berkarya, Tondok MM DPRD Toraja Utara dari PKPI serta Ramadan Umasangaji DPRD Kota Parepare dari Partai Perindo.

“Sebelum putusan MA itu, kami sudah loloskan tiga. Jadi semuanya ada enam,” tuturnya.

Komisioner KPU Sulsel, Fatmawati mengaku menerima putusan Bawaslu. “Kita akan tindak lanjuti putusan Bawaslu,” katanya.

Ia meminta kepada Bacaleg eks koruptor tersebut agar segara menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai calon. “Yang bersangkutan diberi waktu tiga hari untuk melengkapi berkas. KPU akan memeriksa kelengkapan berkasnya. Jika nantinya lengkap pastinya diterima,” jelasnya.

Muhlis Matu yang dikonfirmasi bersyukur atas putusan Bawaslu yang menerima gugatannya untuk menjadi peserta Pemilu 2019. “Alhamudillah kita bersyukur Bawaslu menerimanya,” katanya.

Ia mengaku melakukan gugatan ke Bawaslu setelah adanya putusan MA. “Awalnya saya tidak melakukan gugatan karena patuh atas PKPU yang melarang eks koruptor ikut nyaleg. Namun setelah ada putusan MA baru saya lakukan gugatan. “Dan Alhamdulillah itu diterima,” ujarnya.

“Kalau berkas sudah siap semua. Tinggal diserahkan ke KPU. Tapi saya akan koordinasi lebih awal, apa-apa saja yang dibutuhkan,” tutupnya.

Kuasa Hukum DPW Partai Berkarya Sulsel, Lahaidi juga mengaku bersyukur atas putusan Bawaslu itu. Menurutnya, Muhlis adalah bacaleg yang punya potensi dan memiliki basis yang banyak.

“Saya kira beliau (Muhlis Matu) adalah Caleg Berkarya yang memiliki potensi, karena sebelumnya memiliki sejumlah pengalaman,” kata Lahaidi.

Muhli Matu diketahui pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Takalar. “Sehingga dengan pengalaman tersebut Partai Berkarya bisa mendapatkan kursi di DPRD Sulsel 2019 mendatang. Semoga dengan pengalaman itu untuk bisa terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos), Prof Marwan Mas mengatakan, setelah adanya putusan MA yang menerima gugatan esk koruptor itu, maka harus dihargai karena itu sudah berlandaskan hukum.

Namun kata Marwan Mas, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan jangan sampai mereka salah pilih.
“Saya hanya sampaikan jangan salah pilih. Pilihlah yang memiliki integritas yang bisa dipercaya,” kata Marwan Mas.
“Saya khawatir mereka (eks koruptor) terpilih akan tergoda melakukan itu lagi (korupsi),” sebutnya.

Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun menyebutkan jika putusan MA tetap harus dihargai. Tapi KPU sebagai penyelenggara juga harus memperkenalkan kepada masyarakat siapa sebenarnya eks koruptor.

“Karena sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui calon wakil mereka. Kita berharap KPU memberikan perhatian khusus untuk memperkenalkan caleg-caleg eks koruptor ke masyarakat, agar masyarakat mudah memahami sepak terjang caleg yang bersangkutan,” tutur Kadir.

Ia juga meminta kepada masyarakat sebelum menentukan pilihan, lebih baik mengetahui lebih dulu latar belakang caleg tersebut. Jangan sampai salah pilih.

“Kami berharap masyarakat sebelum memilih caleg penting kiranya melihat rekam jejaknya. Caleg eks koruptor sangat tidak pantas secara moral dan etik untuk menjadi wakil rakyat,” jelasnya. (*)


div>