JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Bawaslu Minta KPU Sulsel Investigasi Dugaan Pemukulan Panwascam

Reporter:

Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 10 Juli 2018 11:45
Bawaslu Minta KPU Sulsel Investigasi Dugaan Pemukulan Panwascam

Salah seorang anggota panwas diamankan karena mendapat protes dari pihak lain. Foto: (fo)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel saat ini telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, untuk melakukan investigasi kasus dugaan pemukulan kepada salah seorang Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kepulauan Sangkarang, Rusli, yang diduga dipukul oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sabri, saat rekapitulasi perhitungan suara Pilwakot Makassar, di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makan Pahlawan, Kota Makassar.

Komisioner divisi hukum, pengawasan dan penyelesaian sengketa Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, mengatakan bahwa investigasi tersebut, sebagai bentuk pencarian fakta apakah Panwascam Kepulauan Sangkarang, Rusli benar dipukul atau tidak.

“Kami telah meminta KPU agar KPU Provinsi untuk melakukan investigasi terkait fakta-fakta itu (dugaan pemukulan),” kata Azry Yusuf, Senin (9/7).

Dirinya menekankan pencarian fakta tersebut, agar kedua pihak baik penyelenggara dan pengawas, tidak keliru dalam pengambilan keputusan. Apalagi menurut Azry Yusuf, kasus ini sementara dalam proses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

“Fakta (Dugaan Pemukulan) belum bisa kita simpulkan, karena ada insiden yang dilaporkan. Apakah memang terjadi, itulah yang sesungguhnya kami tangani dan kami tidak mau melampaui sebelum ada fakta-fakta yang ditemukan,” ujarnya.

Jika memang nantinya Gakkumdu, lanjut Azry Yusuf, menemukan pelanggaran atau pemukulan pastinya akan ditindak lanjuti sesuai proses hukum.

“Beberapa hari kedepan kita akan mengambil kesimpulan terkait sikap kami, setelah ada hasil klarifikasi dan penyelidikan sentra Gakkumdu.” sambungnya.

Sementara itu, ketua KPU Sulsel, Misna M Attas menyebutkan, jika rekomendasi Bawaslu tersebut merupakan dorongan agar KPU Sulsel juga tetap pro aktif terkait kejadian tersebut.

“Rekomendasi Bawaslu prinsipnya agar KPU Sulsel dan Makassar, mendorong proses hukum yang berjalan atas insiden terjadi rapat pleno di Makassar oleh KPU,” kata Misna.

Walau ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Sulsel, pihaknya akan menghargai proses hukum dan siap dimintai keterangan jika dibutuhkan.

“Kami mendorong tapi pada prinsipnya kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan, kalau dimintai keterangan maka kami harus memberikan,” jelasnya. (*)


div>