KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Bawaslu Ogah Tertibkan APK

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Kamis , 25 Oktober 2018 10:40
Bawaslu Ogah Tertibkan APK

ilustrasi APK (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel tidak mau menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Alasannya, Bawaslu belum menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.

“Kami belum menerima SK terusan dari KPU,” kata Komisoner Bawaslu Sulsel, Amrayadi, Rabu (24/10).

Ia menjelaskan, APK yang bisa ditertibkan adalah yang memenuhi unsur kampanye atau mengandung citra diri. Itu pun sifatnya harus akumulatif. Jika tidak, maka tak akan bisa ditertibkan. Adapun APK yang terpasang di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Makassar, kata Amrayadi, kebanyakan unsur citra dirinya tidak akumulatif.

“Apakah itu memenuhi unsur citra diri? Ada tidak logo partai dan nomor urut partai politik? Sekarang, unsur citra diri itu harus akumulatif. Banyak yang saya dapat, ada gambar partai, tapi tidak ada nomor urut,” ucapnya.

Sekiranya memenuhi unsur citra diri, Bawaslu juga tak bisa serta merta melakukan penindakan. Karena, mereka kembali harus memperhatikan lokasi-lokasi yang dibolehkan untuk menempatkan APK.

“Seandainya memenuhi unsur kumulatif kampanye, kita lihat benar tidak tempatnya ini, kalau sudah benar, kita lihat apakah tidak melebihi batasan jumlah? Kalau tidak melebihi, isinya benar tidak? Kalau benar, berarti tidak ada masalah, clear. Begitu cara mengontrolnya,” terangnya.

Terpisah, Komisoner KPU Sulsel, Faisal Amir, mengatakan, yang harus diikuti oleh partai politik dalam pemasangan APK yakni memenuhi syarat kampanye. “Nanti bisa dikatakan kampanye kalau menggukan nomor urut dan gambar peserta pemilu,” katanya.

KPU Sulsel menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penertiban APK yang dianggap melanggar.

“Kalau dia dilarang memasang di satu tempat, bisa dicabut oleh pemerintah kota dan Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menertibkan yang tidak sesuai dengan tempatnya,” imbuhnya. (*)


div>