RABU , 14 NOVEMBER 2018

Bawaslu Perketat Pengawasan di Sosmed

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Februari 2018 11:45
Bawaslu Perketat Pengawasan di Sosmed

Logo Bawaslu. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tanggal 15 Februari telah memasuki tahapan kampanye bagi para kandidat. Ada sejumlah aturan yang mengikat kandidat pada masa kampanye hingga 23 Juni mendatang. Termasuk di Sosial Media (Sosmed).

Komisioner KPU Sulsel Bidang SDM, Faisal Amir, mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap kampanye di sosial media. Sesuai PKPU, sebelum kampanye kandidat diwajibkan menyetor lima akun sosmed yang dijadikan untuk informasi atau kampanye. Seprti Facebook, Grup WhatsApp, Instagram, Path, hingga Twitter.

“Kandidat diwajibkan menyetor sebanyak lima akun sosmed. Ini semua sudah kita sepakati, agar memudahkan pengawasan kampanye liar,” kata Faisal, Selasa (13/2) kemarin.

Soal sistem pengawasan, kata Faisal, jika ada laporan masyarakat terkait kampanye di luar lima sosmed yang disetor ke KPU, maka akan ditindaklanjuti. “Kami juga bertindak atas laporan masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah, Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf, menyampaikan, kandidat mendaftarkan akun sosmed mereka, sehingga dalam pengawasan Bawaslu bisa mengontrol dengan baik. Meskipun ada sejumlah sosmed milik kandidat yang tidak didaftarkan, namun tetap dalam pengawasan yang ketat.

Bahkan, sanksi bagi tim kandidat yang bermanuver di sosmed yang tidak terdaftar di KPU, masuk pada pidana umum. Sementara, sosmed yang telah terdaftar akan dikenakan sanksi pidana pilkada.

“Media sosial ini kan, kandidat sudah menyetor akun media sosial miliknya. Tentunya, kami mengawasi akun-akun itu. Kami kerja sama dengan unit cyber crime di Polda dan Mabes Polri,” bebernya.

Bukan hanya itu, Asry mengimbau, agar seluruh iklan kandidat yang ada di media untuk segera ditarik dan dihentikan. Serta baliho-baliho kampanye kandidat yang banyak terpasang di sepanjang jalan serta titik-titik lain di luar persetujuan KPU, untuk segera dicabut.

“Seluruh iklan yang ada di media itu agar ditertibkan. Termasuk kampanye-kampanye non media, yang ada di jalan. Semua itu kita berharap calon menertibkan sendiri. Karena pada tanggal 15, KPU juga akan memasang alat peraga kampanye yang sudah dibiayai oleh negara,” ujarnya.

Terkait Alat Peraga Kampanye (APK) kandidat, pasangan calon tidak bisa memasang baliho, spanduk, dan umbul-umbul di sembarang tempat. Pembatasan APK dilakukan setelah memasuki masa kampanye, 15 Februari mendatang.

“Alat peraga hanya bisa dipasang di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief.

Pembatasan ini sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye. KPU akan menyediakan APK dengan jumlah yang ditentukan. Sedangkan paslon, bisa menggandakan dengan jumlah yang dibatasi. Namun tetap harus seizin KPU, termasuk untuk wilayah pemasangannya.

“Bisa digandakan sampai tiga kali lipat. Tapi harus mengikuti aturan, termasuk untuk wilayah pemasangannya,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, materi utama pada APK tersebut harus berisi tentang paslon yang meliputi foto, nomor urut pasangan, visi dan misi, serta program-program. Tidak boleh menampilkan foto presiden atau wakil presiden. Maupun orang yang tidak ada hubungannya dengan partai pengusung. (*)


div>