SELASA , 16 OKTOBER 2018

Bawaslu Sulsel Sayangkan Ada Parpol Masukkan Mantan Napi Koruptor Sebagai Bacaleg

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Muhammad Alief

Kamis , 26 Juli 2018 18:26
Bawaslu Sulsel Sayangkan Ada Parpol Masukkan Mantan Napi Koruptor Sebagai Bacaleg

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi. (Dok.RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun saat ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, telah menemukan ada empat orang mantan narapinda koruptor yang telah terdaftar dalam Bakal Calon Legsilatif (Bacaleg) di dua kabupaten di Sulawesi Selatan.

“Untuk wilayah Sulsel, berdasarkan data kami ada emapt orang yang mendaftar,” kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf saat dikofirmasi, Kamis (26/7).

Dirinya menyebutkan, bahwa keempat orang tersebut terdaftar di dua kabupaten yakni tiga orang di Kabupaten Bulukumba dan satu orang dari Tana Toraja. Namun Asri, tidak ingin menyebutkan siapa nama nama mereka, dengan alasan saat ini lagi di luar daerah.

“Kalau di Bulukumba, ketiganya berasal dari Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Berkarya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, sangat menyayangkan partai politik yang mereka tempati mendaftar meloloskan mereka masuk dalam DSC, padahal telah seluruh parpol telah disampaikan jika mantan koruptor, narkoba hingga perbuatan asusila dilarang  menjadi kandidat wakil rakyat.

“Masih banyak kok yang bisa didaftarkan dari mereka dan harusnya KPU menolak mereka,” tegasnya.

Sementara Komisioner Divisi Hukum dan Sosialisasi KPU Bulukumba, Syamsul Alam mengatakan, jika ketiga orang tersebut yakni AM Juharta (NasDem), dari dapil 4 Bulukumba, Muktamar Mattotorang dari partai Berkarya dan Arkam Bohari dari partai Golkar.

Mereka semua telah dicoret dari DCS. “Kita sudah coret karena mereka TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” kata Syamsul.

Pihaknya juga telah menyurat ke partai pengusung mereka, agar segera melakukan pergantian sebelum penetapan DCS. “Kami sudah surati partai mereka agar segera melakukan pergantian,” tandasnya. (*).


div>