JUMAT , 20 JULI 2018

Bawaslu Warning! NA-ASS

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 07 Juni 2018 13:45
Bawaslu Warning! NA-ASS

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi. (Dok.RakyatSulsel)

*Terkait APK yang Melanggar
* Jika Terulang bisa dipidana

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Maraknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar dari calon gubernur Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) membuat Bawaslu kesulitan dalam melakukan penertiban.

Ironisnya tim NA – ASS sendiri seakan lepas tanggungjawab. Bahkan terkesan cuek, seolah-olah itu bukan sebuah pelanggaran serius.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi yang dikonfirmasi mengakui, tim NA-ASS memang lepas tangan dengan kejadian tersebut. Bahkan, menurut Laode, bukan hanya lepas tangan tetapi tim NA-ASS tidak merasa keberatan dengan kejadian tersebut.

“Kalau kita bicara dampak kan, masyarakat kita sudah cerdas. APK itukan sudah ada yang ditertibkan besoknya muncul lagi. Kita tanya timnya katanya bukan mereka yang pasang. Persoalannya kenapa mereka tidak keberatan, kalau mereka tidak keberatan masyarakat juga bisa menilai lain-lain, kan rugi juga mereka,” kata Laode.

Laode menjelaskan, sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dengan hal itu, harusnya tim NA-ASS berpartisipasi untuk menurunkan APK tersebut secara langsung. Bukan malah melakukan pembiaran seperti itu.

“Seharusnya mereka pro aktif menertibkan sendiri,” jelas Laode.

Ada dua sanksi yang bisa didapatkan dengan pemasangan APK ilegal tersebut yakni, kata Laode, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Untuk saat ini KPU dan Panwas telah meminta tim NA-ASS untuk menurunkan sendiri, lantaran tidak direspon akhirnya KPU, Panwas dan Satpol PP turun tangan sendiri untuk menertibkan APK tersebut.

“Itukan ada sanksi pidana dan sanksi administratifnya, sekarang ini sudah kita lakukan langkah-langkah meminta mereka untuk menurunkan sendiri. Kemudian kita rekomendasi kepada KPU pelanggaran administrasi, kemudian KPU sudah meminta yang bersangkutan juga, kemudian KPU bersama tim Panwas dan Satpol PP menurunkan,” jelasnya.

“Kalau misalnya masih terpasang lagi, kemungkinan itu sudah masuk pada sanksi pidana,” lanjut Laode.

Saat ditanya mengenai kemungkinan NA-ASS yang nantinya akan dikenakan sanksi perihal APK ilegal tersebut. Laode enggan berspekulasi ia hanya menuturkan bahwa Bawaslu dan KPU masih menunggu hasil penyelidikan tim dilapangan. Apakah benar tim NA-ASS yang memasanga atau tidak.

“Ini sementara diselidiki oleh teman-teman panwas kabupaten/kota. Akan ada pemanggilan kandidatnya, teman-teman masih lakukan identifikasi dan kumpulkan bukti-bukti kemudian akan diambil keputusan,” tandasnya.

Pakar politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono menilai jika maraknya APK paslon akan berdampak perspektif negatif publik kepada paslon.

“Tentu berdampak, dampaknya citra buruk bagi paslon karena tak taat aturan,” ujarnya.

Menurutnya, selama aturan yang telah diberlakukan oleh penyelenggara pemilu dan pengawas Pilkada seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh paslon, bukan malah sebaliknya.

“Aturan wajib ditaati, bukan untuk dilanggar. Apalagi PKPU juga telah mengatur tak boleh ada atribut selain dari penyelenggara,” pungkasnya.(E)


div>