RABU , 13 DESEMBER 2017

“Begal” Dukungan Rakyat Masih Mengintai

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 08 Desember 2017 13:34
“Begal” Dukungan Rakyat Masih Mengintai

Dok. RakyatSulsel

– Intervensi Politik Bisa Ganggu Verifikasi Faktual

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Distribusi dokumen berkas dukungan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka) telah didistribusikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi ke KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, berkas tersebut akan diserahkan ke PPK/PPS untuk diverifikasi faktual di lapangan.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU Sulsel, distribusi dokumen perseorangan dari KPU ke kabupaten/kota dilaksanakan 6 – 8 Desember. Kemudian 9 – 11 Desember, dokumen akan didistribusikan ke PPK/PPS. KPU selaku penyelenggara, tentunya harus memastikan semua dokumen terkirim ke kabupaten/kota. Termasuk, menjamin keamanan dokumen sampai di tingkat PPK/PPS tanpa ada masalah.

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir, menegaskan, sebagai penyelenggara KPU memastikan tak ada kelalaian dalam distribusi berkas dukungan maupun dokumen calon independen. KPU bekerja transparan, dan semua berkas dukungan terdistribusi secara efektif dan efisien.

“Kami yakin waktu beberapa hari ini, semua dokumen terdistribusi dengan lancar seperti diharapkan,” ujarnya, Kamis (7/12) kemarin.

Faisal mengungkapkan, berkas dukungan terlebih dahulu dikirim ke daerah yang lebih jauh dijangkau, baru ke kabupaten/kota terdekat. Ia mengupayakan, dokumen sampai sesuai jadwal yang ditetapkan.

Menurutnya, verifikasi administrasi lebih sulit ketimbang verifikasi faktual. Pasalnya, verifikasi administrasi dilakukan dengan cara data elektronik. Sementara verifikasi faktual, hanya PPK dan PPS bekerja sehingga memudahkan KPU.

“Kalau dilihat dari proses, masa krusial itu di verifikasi administrasi. Kalau verifikasi faktual hanya penyesuaian,” pungkasnya.

Komisioner KPU Sulsel Bidang Teknis, Misna Attas, menambahkan, KPU Sulsel bakal mengerahkan 72 petugas untuk melakukan verifikasi faktual KTP dukungan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, IYL – Cakka.

“Ini akan membantu petugas PPS dan PPK di lapangan. Seluruh petugas berasal dari panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat kabupaten dan kota. Setiap kabupaten/kota mengutus tiga orang petugas,” tuturnya.

Misna mengatakan, untuk menjamin keamanan dan validasi berkas calon, pihaknya sudah mengumpulkan penyelenggara juga pengawas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas yang bakal diemban para petugas. Selain itu, mereka juga dibekali petunjuk teknis yang berhubungan dengan tata cara beserta tahapan penulisan dokumen.

“Panitia kabupaten kota ini kami berikan petunjuk-petunjuk terhadap verifikasi faktual yang memenuhi syarat dan berstandar sesuai dengan peraturan KPU. Misalnya, catatan pendukung yang kami sudah catat, terus panitia mengecek atau memfaktualkan dukungan tersebut di lokasi dan memberikan penilaian lolos tidaknya pada tahapan ini,” pungkas Misna.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, La Ode Arumahi, berjanji, melakukann pengawalan ketat terhadap pendistribusian bukti dukungan pasangan calon IYL – Cakka ke KPU kabupaten/kota. Berkas dukungan ini akan dikawal hingga rekapitulasi di KPU Provinsi Sulsel.

Perihal distribusi bukti dukungan, dia menuturkan, pihaknya juga mengantongi salinan, sehingga akan menjadi acuan untuk mengawasi KPU. Mulai distribusi hingga berjalannya verifikasi faktual di lapangan.

“Kami itu di distribusi, kami juga dapat salinannya. Jadi dokumen yang sama yang didistribusi ke kabupaten/kota,” ungkap Arumahi.

Ia menjelaskan, pada saat verifikasi faktual, Panwas akan selalu berdampingan dengan KPU. Pihaknya juga melibatkan tim pasangan calon untuk menyaksikan verifikasi.
“Tentu sama – sama nanti difaktualkan. Di situ juga ada Panwas dan disitu juga tim pasangan calon dan KPU,” terangnya.

Panwas kabupaten/kota, kata dia, memiliki peran besar pada saat verifikasi faktual di lapangan. Begitu juga dengan panwas kecamatan yang terlibat langsung melakukan pengawasan.

“Jadi semua identitas kita libatkan, karena kita belum punya PPL di bawah. Semua panwascam dan staf sekretariat juga turun. Semua temuan akan dilaporkan langsung ke Bawaslu,” terangnya.

Ditanya perihal kerjasama dengan pihak pengamanan, yakni kepolisian dan TNI, ia mengatakan, tergantung dari situasi di lapangan. “Itu tergantung situasi di lapangan,” singkatnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla, menilai, pasangan yang menggunakan tagline “Punggawa Macakka” itu sudah melewati tahapan terberat di jalur independen.

“Untuk administrasi itu kan persyaratan, jumlah KTP dukungan dari masyarakat yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya jalur independen berdasarkan syarat administrasi meski tetap sama dengan di faktual nanti. Tapi kan kalau administrasi adalah pengumpulan bukti dukungan yang autentik,” ungkap Adi.

Dia mengatakan, hasil data administrasi itu adalah bukti dukungan yang bisa dipertanggung jawabkan secara autentik. Sehingga, pada verifikasi faktual hanya mencocokkan data dengan pengakuan masyarakat yang memberi dukungan.

Jika tidak ada intervensi politik yang muncul terhadap pemberi dukungan, maka verifikasi faktual ini akan lebih ringan dan menguntungkan pasangan calon independen. Hanya memang, dia tidak menampik kemungkinan adanya intervensi politik.

“Sebenarnya yang berat itu kalau ada semacam ada gangguan politik di lapangan pada saat verifikasi faktual di lapangan. Itu yang dikhawatirkan, sehingga dipersoalkan lagi bagi mereka yang telah memberikan dukungan KTP. Kalau tidak ada gangguan seperti itu, lancar saja itu verifikasi faktualnya. Karena itu, kita berharap proses pencalonan independen itu, seharusnya saling menghormati antar kandidat,” terang Adi.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim, menuturkan, melihat beberapa hari lalu proses jalur perseorangan yang dilakukan oleh KPU sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari tidak adanya konflik yang terjadi selama masa pendaftaran hingga selesainya verifikasi administrasi.

“Saya kira KPU sejauh ini sudah bekerja profesional. Ini terlihat bagaimana KPU sudah melewati beberapa tahapan untuk calon perseorangan,” terang Syahrir.

Ia berpesan agar KPU tidak mudah terpengaruh dan tertipudaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jangan sampai citra KPU sebagai penyelenggara pemilu harus rusak dan merugikan kandidat.

“Intinya, KPU mesti tetap menjaga independensinya, jangan gampang terpengaruh oleh tekanan dan bekerja secara profesional sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” tuturnya. (*)


div>