RABU , 13 DESEMBER 2017

Begini Komentar Lengkap Ketua IGI Pusat Soal Diklat Disdik. Ternyata..!

Reporter:

Editor:

Muh Sophian AS

Minggu , 12 November 2017 20:09
Begini Komentar Lengkap Ketua IGI Pusat Soal Diklat Disdik. Ternyata..!

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Polemik Diklat Fungsional dengan biaya Rp. 4.750.000 terus berlanjut. Hal ini telah menyita perhatian guru Sulsel, berbagai komentar pun bermunculan termasuk upaya menolak Diklat Fungsional ini. Campursari issu dan gerakan pun berjalan, tak sedikit “lawan” politik Irman Yasin Limpo yang digadang-gadang maju sebagai Calon Walikota Makassar bergerak memanfaatkan issu ini padahal Pak Irman pun belum tentu maju di Pilwakot, issu sekda pun kemudian menjadi boncengan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim menilai terlepas dari polemik itu, pendidikan sudah seharusnya bebas dari politik dan siapapun harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas. “Membaca polemik ini, saya berkonsultasi dengan Plt Dirjen GTK Hamid Muhammad dan Sesdirjen GTK Nurzaman, jika Plt Dirjen meminta hal itu tidak menjadi ancaman jika berbayar. Sementara Sesdirjen memilih menelpon saya langsung dan menjelaskan pandangan beliau tentang kebijakan dinas pendidikan Sulsel itu. Kawan saya di KPK pun sempat mengkonfirmasi saya soal itu dan potensi pungli didalamnya, tetapi sebenarnya karena semuanya transparan dan masuk ke kas daerah dengan landasan perda dan pergub maka sebenarnya potensi pungli itu menjadi kecil,” pungkas Ramli Rahim, Minggu (12/11).

Ramli Rahim menambahkan Polemik terkait pelaksanaan diklat guru ini sebenarnya tak perlu terjadi, karena sudah kewajiban guru untuk meningkatkan kompetensinya. “Dalam pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) ada tuntutan bagi guru meningkatkan kompetensinya. Selama lebih dari 10 tahun TPG diberikan ke guru, rata-rata hanya sekitar 4% dari TPG guru digunakan untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga mungkin memang guru-guru ini perlu mendapat perlakuan khusus agar mereka tergerak meningkatkan kompetensinya,” tukasnya.

Saat peresmian Samsung Smart Learning Class di Makassar 28 Feberuari 2017 lalu, IGI Sulsel telah menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan Sulsel, dalam hal ini IGI akan melatih guru-guru di Sulsel untuk peningkatan kompetensinya secara gratis atau berbayar murah.

IGI Sulsel pun menggelar 10.000 Inovasi guru dengan pelatihan berbasis produktif dimana guru yang mengikuti pelatihan dipastikan akan menghasilkan sesuatu yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. “Surat dukungan dari UPT pun dikeluarkan tetapi guru Sulsel memang malas menjalankan upaya peningkatan kompetensinya sehingga target peserta jauh dari yang diharapkan, IGI berupaya melatih 24.000 guru di 24 kabupaten kota sehingga diharapkan bisa menghasilkan 10.000 inovasi guru tetapi kenyataannya hanya 100-300 guru tiap kabupaten yang tergerak padahal kontribusi peserta saat itu maksimal Rp.250.000 bahkan dibeberapa tempat digratiskan,” terangnya.

Bagaimana dengan biaya diklat? Ramli mengatakan bahwa ada satu hal yang kurang dipahami pihak-pihak diluar guru terkait diklat ini. Diklat Fungsional dinas pendidikan ini memang berbayar, tetapi sebelum hal itu diumumkan, dinas pendidikan sudah mengumumkan pemberian pakasi kepada seluruh guru PNS di Sulsel sebanyak Rp. 1.600.000/bulan atau Rp.19.200.000/tahun. “Tunjangan pakasi ini tidak kami temukan di provinsi lain di luar Sulsel kecuali DKI Jakarta. Sehingga nilai pelatihan yang hanya Rp.4,75 juta tersebut sebenarnya tidak terlalu besar dan karena langsung masuk ke bendahara pemprov maka hal ini jika dikaji sebenarnya hanya uang keluar masuk dengan benefit peningkatan kualitas guru,” paparnya.

Selain itu Tunjangan Profesi Guru sudah seharusnya digunakan untuk peningkatan kompetensi guru nilainya pun tidak kecil diterima setiap 3-6 bulan oleh semua guru tersertifikasi. “Saya telah berkomunikasi langsung dengan Kadis Pendidikan dan point 5 yang ditafsirkan ancaman bagi guru sebenarnya adalah upaya pemetaan dan jika itu untuk pemetaan maka menurut Sesdirjen GTK, hal itu wajar. Intinya mari bersama, kita dukung Upaya Peningkatan Kompetensi guru apapun bentuknya, jika itu memberatkan, mari kita bicarakan bersama,” tukas Ramli Rahim. (*)

 


Tag
  • Diklat Guru
  •  
    div>