JUMAT , 22 JUNI 2018

Belum Ada Regulasi THR Buat Honorer

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Kamis , 07 Juni 2018 12:00
Belum Ada Regulasi THR Buat Honorer

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara

*Komisi A: Boleh Dianggarkan, Yang Penting Tidak Memberatkan APBD

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tenaga kontrak (honorer) yang mengabdi dilingkup Pemerintah Kota Makassar, menyayangkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tak kunjung cair.

Mereka pun sangat berharap THR yang akan mereka terima dapat cair bersamaan dengan THR Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar.

Hal ini diungkapkan Nurul (sapaannya) yang saat ini mengabdi di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar. Ia mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait pembayaran THR yang dijanjikan cair di minggu ketiga ramadan.

Padahal, dirinya berharap THR tersebut cair untuk meringankan biaya kebutuhan menjelang lebaran Idulfitri nanti. “Belum ada yang cair, katanya cair minggu ini, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Padahal banyak kebutuhan,” akunya.

Ia pun mengungkit janji yang pernah disampaikan oleh Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, di minggu kedua Ramadan.

“Deng Ical (Syamsu Rizal) pernah bilang itu akan diserahkan ke SKPD masing-masing. Makanya, ada yang dapat, ada yang tidak,” katanya.

Terkait hal tersebut, Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara mengakui, jika sampai saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait THR untuk pegawai honorer.

Oleh karena itu pembayarannya juga belum bisa dilaksanakan, sebab jika tidak diatur dalam regulasi, dikhawatirkan akan melanggar aturan.

“Jadi THR bagi honorer itu memang belum ada regulasinya. Kalau memang seandainya sudah diatur oleh UU dan sudah dianggarkan, paati itu bisa dicairkan,” kata legislator Partai Demokrat ini, Rabu (6/6) kemairn.

Apalagi, lanjut Abdi, dirinya juga menilai jika pembayaran THR Honorer tersebut akan memberatkan APBD. Karena itu, ia menyerahkan hal ini ke pemerintah kota terkait kebijakan THR bagi honorer tersebut.

“Kalau memang pemerintah kota mau menganggarkan ya silahkan. Yang penting tidak memberatkan APBD kita,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan kebijakan terkait THR bagi pegawai Non-ASN diserahkan ke SKPD masing-masing. Jumlahnya pun tidak ditentukan. “Tergantung Pimpinan SKPD masing-masing,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengaku telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelola Keungan dan Aset (BPKA), untuk membahas persoalan THR pegawai honorer.

“Saya minta kepada mereka, sampaikan kepada semua pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengatur sendiri, bagaimana bentuk komitmennya dengan tenaga honorer kita,” kata Deng Ical.
Dengan demikian, lanjut Deng Ical, tanggung jawab THR pegawai honorer di lingkup Pemkot Makassar, diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan masing-masing SKPD. Termasuk nilai atau besaran THR yang akan diberikan.

“Jadi terserah pimpinan SKPD, mau besaran THR-nya berapa. Tapi semakin banyak maka semakin mantap,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Kendati besaran THR disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing SKPD. Namun Deng Ical berpesan agar setiap pimpinan SKPD tetap mencari tahu nilai THR pegawai honorer di SKPD lainnya. Dengan harapan perbedaan besaran THR-nya tidak jauh berbeda.

“Anggap THR ini, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih Pemkot Makassar melalui SKPD, terhadap kinerja dan jasa pegawai honorer kita,” pungkasnya. (*)


div>