SABTU , 26 MEI 2018

Belum Berdampak Ke Masyarakat

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 15 September 2012 10:17
Belum Berdampak Ke Masyarakat

Anwar Razak, Direktur Advokasi Kopel Indonesia

Anwar Razak, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) MakassarRAKYAT SULSEL . Kebiasaan anggota legislator melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya, meskipun banyak pihak yang menilai kegiatan hanya sekadar menghabiskan anggaran. Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Kota Makassar menilai bahwa anggapan tersebut terkadang benar adanya, karena dari beberapa kajian, kunker yang dilakukan oleh anggota dewan, khususnya Kota Makassar kurang memberikan hasil ke masyarakat.

“Sejauh ini kami di Kopel belum melihat ada dampak yang betul-betul membuat perubahan di masyarakat terkait dengan agenda kunker yang dilakukan oleh anggota legislator Makassar,” ungkap Koordinator Kopel Makassar, Anwar Razak, Jumat (14/9), malam tadi.

Kalaupaun ada moratorium tentang studi banding anggota dewan ke luar negeri, Anwar mengaku itu ada baiknya, apalagi kalau kunker itu dilakukan ke negara-negara Eropa. “Secara umum kondisi negara di Eropa berbeda dengan kondisi negara kita,” lanjutnya.

Berikut petikan wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan Koordinator Kopel Makassar, Anwar Razak, Jumat, kemarin.

 

+ DPR-RI berniat akan membuat kebijakan melarang anggota Dewan studi banding ke luar negeri, tanggapan Anda?

– Saya melihat, sebaiknya sebelum melakukan kunker, harus melihat berdasarkan kebutuhan dengan menyusun perencanaan sejak awal. Apakah memang hal itu perlu dilakukan dan memang harus dilakukan perbandingan sejak awal.

 

+ Seberapa pentingkah kunker itu dilakukan?

– Tergantung, apakah kunker itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat ataukah tidak. Tetapi sejauh ini kami belum melihat ada dampak ke masyarakat, tetapi lebih berdampak kepada anggota dewan itu sendiri dengan bertambahnya wawasan inovasi mereka.

Dan dari pengetahuan yang didapatkan tersebut memang diharapakan bisa diaplikasikan kedalam sebuah rumusan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Tetapi untuk dampak langsung itu memang belum terlihat.

 

+ Apakah ada alternatif lain selain studi banding?

– Seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya model studi banding itu dirumuskan sejak awal dengan pertimbangan seperti apa pemanfaatannya bagi kepentingan Masyarakat, sepeti upaya penanggulan banjir dan bencana.

Bagi saya sebaiknya studi banding itu dilakukan oleh Pemerintah Kota, sebab pembuat rencana kebijakan pembangunan itu dilakukan oleh Pemkot, sedangkan DPRD itu hanya sebagai pengawas saja.

 

+ Selama ini banyak diberitakan bahwa studi banding Anggota Dewan hanya alasan untuk plesiran saja, menurut Anda ?

-Untuk anggota dewan kabupaten/kota kami melihat ada indikasi kesana. Kami pernah melakukan kajian dan ada dua daerah yang sering didatangi oleh anggota dewan dari Sulsel termasuk Makassar yaitu Batam dan Kota Surabaya.

Secara geografis, Batam itu berbeda dengan Sulsel termasuk kondisi ekonominya, jadi kami melihat bahwa motivasi anggota Dewan ke Batam itu hanya motivasi jalan-jalan saja apalagi dari Kota Batam akses ke Singapura sangat mudah. (RS1/D)


Tag
div>