KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Belum Cuti, Petahana Dilarang Kampanye

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 01 September 2015 16:46
Belum Cuti, Petahana Dilarang Kampanye

int

* KPU Perketat Aturan Kampanye
* Bawaslu Ingatkan Panwaslu Tak “Main Mata”
* Dana Awal Kampanye Kandidat Beragam

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Tahapan Pilkada serentak tengah memasuki masa kampanye sejak 27 Agustus lalu. Namun dari 34 pasangan calon kepala daerah yang tersebar di 11 kabupaten yang menggelar pilkada, tidak semua bisa melakukan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tegas soal aturan kampanye. Calon bupati dan wakil bupati berstatus petahana yang masa jabatannya berakhir pada September dan November, maupun Maret 2016 dinilai belum bisa maksimal melaksanakan kampanye sebelum mengajukan cuti kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke KPU.

Calon tersebut yakni Indah Putri Indriani dan Arifin Djunaidi (Luwu Utara) yang masa jabatannya baru berakhir pada 3 November, lalu Theofillus Allorerung (Toraja) yang masa jabatannya berakhir 27 September, dan Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk (Toraja Utara) yang masa jabatannya baru akan berakhir Maret 2016.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Hukum, Khaerul Mannan mengatakan bahwa aturan mengenai kampanye diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan dituangkan dalam PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye.

[NEXT-RASUL]

Dalam regulasi tersebut, kata dia, menyatakan bahwa calon bupati atau wakil bupati yang masih menjabat tidak diperbolehkan aktif atau terlibat melakukan kampanye sebelum resmi mengajukan cuti ke Gubernur. “Sudah jelas dalam aturan bahwa calon bupati yang masih aktif masa jabatannya, tidak diperbolehkan berkampanye sebelum mengajukan cuti,” ujarnya, Senin (31/8).

Terkait dengan para calon kepala daerah yang berstatus petahana atau incumbent yang masa jabatannya baru berakhir pada periode September, November, dan Maret 2016, Khaerul Mannan mengaku belum menerima adanya laporan mengenai penyerahan surat cuti tersebut ke KPU. “Belum ada laporan dari kabupaten,” jelasnya.

Terkait belum diajukan atau ditembuskannya surat cuti tersebut, Khaerul menegaskan bahwa kandidat petahana tidak diperbolehkan menghadiri kegiatan yang berbentuk kampanye, baik yang diadakan oleh tim pemenangan maupun undangan dari masyarakat.

“Sepanjang belum ada surat cuti, maka berdasarkan regulasi mereka tidak diperbolehkan berkampanye, itu juga berlaku di Toraja dan Toraja Utara, incumbent juga tidak bisa berkampanye sebelum adanya surat cutinya,” kata Khaerul.

Terkait hal itu, Ketua KPU Luwu Utara Suprianto membenarkan belum adanya tembusan surat cuti yang dimasukkan ke KPU Lutra baik oleh Indah Putri Indriani maupun Arifin Djunaidi. Meski demikian pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada masing-masing calon untuk segera melaporkan perohonan cutinya ke KPU. “Belum ada surat cuti yang masuk,” singkatnya.

[NEXT-RASUL]

Meski belum mengajukan surat cuti, lanjut Suprianto, aturan tersebut tidak berlaku bagi wakil yang tidak memiliki ikatan kedinasan maupun jabatan publik. Meskipun calon bupati seperti Indah maupun Arifin belum bisa berkampanye, namun wakilnya, masing-masing Abdullah Rahim dan Thahar Rum bisa melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Kampanye untuk sementara di Luwu Utara, hanya diperbolehkan oleh masing-masing calon wakil bupati,” pungkas Suprianto.
Terkait dengan zona kampanye di Luwu Utara, dibagi dalam dua zona, yakni pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

Daerah yang masuk dalam zona satu yakni kecamatan Mappedeceng, Malangke,Malangke Barat, Tanalili, Sukamaju dan Kecamatan Bone Bone. Sementara zona dua meliputi kecamatan Masamba, Baebunta, Sabbang, Limbong Seko dan Rampi.

Sementara di Toraja dan Toraja Utara, KPU membagi masing-masing daerah tidak dalam zona kampanye. “Karena tiga bulan masa kampanye, KPU tidak membaginya secara zona. Calon boleh menggelar kampanye dimana saja, kecuali pada saat kampanye terbuka,” ujar Komisioner KPUD Toraja Rizal Randa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel memberi warning ke jajarannya agar tidak main mata dengan kandidat hanya untuk kepentingan tertentu. Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi sendiri mengingatkan kepada Panwaslu di 11 daerah yang mengelar pilkada agar netral mengawasi jalannya proses pesta demokrasi.

[NEXT-RASUL]

Bahkan Arumahi menegaskan agar Panwaslu jangan sampai bekerja sesuai pesanan kandidat tertentu. “Panwaslu itu biar tidak didesak pasti akan bekerja. Tapi harus ada laporan dan bukti. Jadi Panwaslu jangan bekerja berdasarkan desakan tim kandidat. Jangan sampai nanti ada anggapan Panwaslu bekerja karena orderan,” tegas Arumahi.

Dana Kampanye Tergantung Besaran Masing-masing Daerah

Komisioner KPU Sulsel Khaerul Mannan mengatakan laporan dana awal kampanye kandidat tergantung besarannya masing-masing daerah. “Artinya tiap daerah itu beda-beda dananya. Dana yang dilaporkan tiap saldo dari masing-masing kandidat berbeda-beda,” terangnya.

Jumlah dana kampanye sendiri telah dianggarkan oleh KPU sendiri dan disepakati dengan pasangan calon yang ikut bertarung di Pilkada 2015 11 Kabupaten di Sulsel.

Penyerahan dana awal sendiri dimulai 26 Agustus yang akan ada tindaklanjut dengan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 16 Oktober nanti.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanah Toraja mengaku telah menerima laporan dana kampanye 3 pasangan calon yang akan bertarung di pilkada serentak 9 Desember mendatang.

[NEXT-RASUL]

Ketua KPUD Tanah Toraja Rizal Randa mengatakan, 3 Pasangan Calon(Paslon) telah melaporkan dana kampenya awal untuk saat ini. “Kami sudah menerima masing-masing laporan dana kampanye pasangan calon untuk awal ini,” katanya saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, Senin (31/8).

Ia menyebutkan, dana kampanye untuk calon masing-masing pasangan berkisar Rp30 hingga Rp50 juta seperti pasangan nomor urut 1 Zadrak Tombeng-Christina Jeane Tandirerung sebesar Rp40 juta, nomor 2 Nicodemus Biringkane-Victor Datuan Batara Rp50 juta dan pasangan petahana yang paling rendah Theofilus Allorerung-Yohanis Lintin Paembonan sebebesar Rp35 Juta.

“Semua itu masih dana kampenye awal untuk ketiga paslon yang akan melaksanakan kampanye,” katanya. Rizal Randa menambahkan, masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye dari tanggal 27 Agustus hingga tanggal 5 Desember mendatang. (E)


Tag
  • HL1
  •  
    div>