MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

BEM Fisipol Unibos Nilai UU MD3 Bentuk Kriminalisasi Rakyat

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Sabtu , 17 Februari 2018 00:25
BEM Fisipol Unibos Nilai UU MD3 Bentuk Kriminalisasi Rakyat

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisipol Universitas Bosowa (Unibos), Andi Pangeran, menyesalkan sikap DPR yang  mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Menurut Andi Pangeran, pengesahan revisi MD3 adalah salah satu bentuk kriminalisasi untuk rakyat.

“Legislatif merupakan salah satu lembaga inti dalam roda pemerintahan. Yang mana ketika tidak dikontrol dan dikritik, akan sangat berdampak pada prilaku para legislator yang menyimpang. Dari sini bisa kita lihat bahwa revisi UU MD3 secara tidak langsung menjadi slogan “antikritik” dan juga “kebal hukum” untuk para legislator,” kata Pangeran, Jumat, 16 Februari.

Menurutnya, ini salah satu bentuk tirani pemerintah yang sedikit demi sedikit mulai membungkam rakyat,  melalui aturan-aturan yang dibuat.

“Dimana itu menjadi suatu keuntungan untuk legislatif namun menjadi kerugian bagi rakyat,” bebernya.

Sehingga akan sangat sulit mencegah atau mengantisipasi tindak korupsi atau kecurangan-kecurangan lainnya di legislatif ketika itu disahkan. DPR itu bukan lembaga penegak hukum, sudah ada yudikatif.

Pihaknya sendiri tidak akan tinggal diam menindak lanjuti persoalan itu. Terutama memperingatkan pemerintah terkait revisi beberapa pasal yang ada di UU MD3 bahwa keputusan itu sangat tidak mencerminkan prinsip demokrasi sama sekali. “Ketika tidak ingin di kritik, ya mending jangan jadi legislator,” pungkasnya. (*)


div>