KAMIS , 24 JANUARI 2019

Benarkah Surat Imbauan Wagub Sulsel Soal Larangan Acara Budaya Berbau Syirik

Reporter:

Iskanto

Editor:

Al Amin-Suryadi-Arini

Jumat , 12 Oktober 2018 08:00
Benarkah Surat Imbauan Wagub Sulsel Soal Larangan Acara Budaya Berbau Syirik

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. ist

Surat imbauan tentang larangan acara budaya berbau syirik yang ditanda tangani Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman beredar di sosial media. Surat edaran dengan nomor 120/6759/WAGUB membuat geger sejumlah pihak.

Imbauan itu berkaca pada fenomena bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini dan desakan/masukan beberapa kelompok masyarakat muslim dalam menilai prilaku maksiat, bentuk budaya berbau kesyirikan, asusila dan lainnya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengakui jika imbauan itu masih sebatas konsep.

“Jadi memang Pak Wagub memerintahkan stafnya untuk membuat konsep surat edaran, mungkin maksud Wagub konsep surat edaran itu ia tandatangani untuk selanjutnya ditembuskan ke kesbangpol dan sekprov lalu ke gubernur selaku penyelenggara negara. Namun staf itu mengira itu sudah final dan diedarkan ke kabupaten/kota,” kata Asmanto, Kamis (11/10).

Asmanto mengakui jika miss understanding tengah terjadi di Pemprov Sulsel dikarenakan para staf yang melekat di gubernur dan wagub adalah staf baru, sehingga belum begitu paham terkait struktur persuratan.

“Apa yang beredar sekarang sebenarnya karena di sana stafnya baru bertugas dan belum tahu tatalaksana persuratan, padahal perintah pak Wagub untuk ditindak lanjuti diproses di kesbang,” ulasnya.

Asmanto pun menceritakan gambaran umum tentang konsep-konsep persuratan di lingkup Pemprov, kata dia dalam mengeluarkan surat edaran dibutuhkan tembusan berupa paraf basah merah, biru dan hitam dari kesbangpol, sekprov dan gubernur.

“Yang beredar itu belum resmi, karena yang beredar itu belum ada paraf pak sekda, sekban dan itu masih dalam bentuk konsep,” jelasnya.

Ia menambahkan jika niat baik atas surat edaran wagub itu sesungguhnya bersifat positif. Yakni pemerintah menerima aspirasi dari masyarakat luas terhadap berbagai hal-hal yang berkembang kepada masyarakat.

“Tujuannya agar aspirasi masyarakat itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk selanjutnya apa yang menjadi aspirasi kuat itu bisa mendapat perhatian,” lanjutnya.

Terkait isi surat, Asmanto menilai masih perlu ada pendapat dari pimpinan lain untuk menerapkannya. Salah satu kesalahan surat itu seperti tidak adanya tanggal berlaku surat serta kop surat oleh gubernur dan ditandatangani oleh wahub pun menjadi bahan perbincangan. Untuk itu, kata mantap Pj Bupati Jeneponto ini akan segera dikoreksi.

“Tentu disetiap tingkatan itu ada koreksi, karena itu masih berproses,” ungkapnya.

Ia berpesan agar semua pihak tetap menjaga harmonisasi ditengah kemajemukan budaya yang dimiliki saat ini. Apalagi, kondisi Sulsel saat ini cukup stabil menjelang momentum politik 2019 mendatang.

“Kita berharap stabilitas tetap terjaga, dan melalui penjelasan yang saya sampaikan, semua pihak bisa menerima dan tidak mempersoalkan surat tersebut lagi,” harapnya.

Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan hubungan kepala daerah dan wakil kepala memang punya dinamika sendiri.

Menurut dia, jika tidak di atur dengan baik, benih-benih disharmoni hubungan akan terus membesar, dan pada saatnya akan destruktif bagi tata pemerintahan.
“Apalagi secara politik, keduanya memang punya basis power dan legitimasi yang berbeda,” ujarnya.

Ia menjelaskan, secara job, fungsi wakil gubernur sudah jelas, yakni membantu gubernur di koordinasi dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan program.
Kendati demikian, lanjut dia, untuk proses administrasi persuratan jika diteken Wagub, tak masalah jika disetujui oleh gubernur.

“Sepanjang keluarnya surat edaran itu sudah melalui jalur koordinasi atau persetujuan gubernur, saya kira tidak ada masalah,” katanya.

Menurutnya, surat edaran bukan produk hukum dan tidak boleh membuat norma baru. Surat edaran juga itu sifatnya internal untuk menjelaskan ketentuan yang bersifat umum.

Akan tetapi, jikalau itu dilakukan tanpa mengikuti tatanan adminstrasi pemerintahan, misalnya tanpa berkoordinasi dengan sekprov, maka tentu harus segera di tinjau kembali.

“Visi birokrasi yang anti korupsi juga tentu harus di bangun dengan tanpa penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” pungkas Dosen Ilmu Pemerintahan Unismuh itu.

Praktisi hukum Makassar, Sulaiman Syamsuddin menilai, ada kejanggalan cara membuat surat edaran itu. “Sebab format edaran sebenarnya telah diatur melalui peraturan menteri,” kata Sulaiman.

Sulaiman mengingatkan, agar Wagub Andi Sudirman Sulaiman untuk tidak gegabah membuat edaran sebab bisa menjadi bahan tertawaan publik. “Jangan ada hal yang membuat publik merasa lucu,” tutup dia.

Budayawan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Alwi Rakhman saat ditanya terkait surat edaran tersebut menjelaskan bahwa ada kaitannya dengan moralitas. Menurutnya, moral itu dapat bersumber dari segala aspek.

“Kita harus pakai teori moral, kan pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana moral itu terbentuk di masyarakat. Sumber moral itu banyak, misalnya dunia pendidikan, agama, organisasi, politik juga sumber moral,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa sumber moral juga memiliki proses untuk sampai kepada siapa moral tersebut dituju. Sehingga, itu tergantung melihat moral dari aspek mana saja.

“Jadi kalau kita bicara moral maka kita bertanya dari mana datangnya. Siapa pembawanya, dibawah kemana, misalnya kampus itu adalah institusi pembelajaran yang juga bicara moral akademik pembawanya ya dosen, institusi, dibawah kemana, ya kemahasiswa,” tukasnya.

Termasuk dalam dunia politik, bahwa moral dalam politik tersebut berasal dari politisi yang kemudian ditujukan kepada konstituen. Kata dia, hal tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan.

“Atas nama ilmu pengetahuan biasanya begitu. Ilmu pengetahuan itu menjelaskan sistem bermoral itu banyak. Ilmu pengetahuan itu yang menjelaskan seperti itu. Misalnya dalam berpolitik, ada moral politik, moral politik itu bagaimana menjalankan kekuasaan sebaik-baiknya. siapa pembawanya, politikus, dibawah kemana ya kekonstituen agar konstituen mengerti bagaimana kekuasaan,” jelasnya. (*)


div>