SELASA , 18 DESEMBER 2018

Berantas Joki di Seleksi CPNS

Reporter:

Iskanto

Editor:

Sabtu , 27 Oktober 2018 07:03
Berantas Joki di Seleksi CPNS

ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dimulai, kemarin. Praktek mafia perjokian membayang-bayangi proses rekrutmen aparatur sipil negara tersebut.

Hari pertama pelaksanaan tes seleksi CPNS di Sulsel berlangsung lancar, di Gedung RRI Makassar. Kali ini, diikuti pelamar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada sesi pertama pelaksanannya, pihak panitia dibuat panik lantaran terjadi error sistem pada 10 menit di awal.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Wilayah IV Makassar, Sayadi, mengatakan, server sempat mengalami trouble selama 10 menit. Namun, persoalan tersebut bisa segera diatasi dan tidak mengganggu jalannya proses seleksi.

“Itu karena servernya kaget lantaran bersamaan mengakses, jadinya agak error,” kata Sayadi.

Total peserta seleksi CPNS yang mendaftar di Kemenkumham sebanyak 11.998 peserta. Sementara yang tidak hadir untuk di sesi awal sebanyak 111 orang.

“Kalau tidak hadir 111 orang, yang hadir sekitar 740 peserta. Karena ini dibagi dalam tiga sesi. Tapi besok dan seterusnya akan berlangsung lima sesi dalam satu hari, itu sampai pukul 16.00. Begitu terus selama lima hari kedepan,” paparnya.

Secara detail, Sayadi membeberkan, jenis tes yang diujikan tahun ini tidak jauh berbeda dengan jenis tes yang diterapkan pada penerimaan CPNS tahun 2014 lalu. Tes Kompetensi Bidang (TKB), Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dari segi keamanan, lanjut Sayadi, pihaknya telah mengerahkan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan. Hal itu berdasarkan kerja sama MoU yang telah dilakukan antara BKN dan Kepolisian sebelumnya.

“Itu (antisipasi joki) sudah dilakukan, kita kasi kepolisian yang memeriksa mereka (peserta ujian). Tidak ada kendala karena kepolisian sudah MoU. Tadi sebanyak 100 orang jaga keamanan, parkirnya juga, termasuk masalah listrik dan keberadaan laptop,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman, menegaskan, selaku sekretaris panitia pelaksana di lingkup pemerintah daerah, pihaknya mengaku berupaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan ketika mengikuti seleksi. Misalnya, mengantisipasi peserta yang menggunakan joki.

Meski begitu, menurut dia, kecil kemungkinan terjadinya kecurangan saat ujian. Pasalnya, seleksi CPNS tahun ini lebih ketat dengan menggunakan sistem CAT.

“Kalau calo kayaknya sulit karena pakai sistem CAT, dan itu sangat ketat. Sementara kalau joki, yang peserta ujiannya di ganti itu kita tetap antisipasi. Tapi kayaknya kecil kemungkinan karena di kartu tes ada foto peserta, nah itu yang akan kita cocokkan sebelum memasuki ruangan,” tegas Basri.

Namun jika ada temuan seperti itu, maka pihaknya akan melaporkan ke pihak yang berwajib, lantaran sudah memasuki ranah penipuan atau tindakan kriminal.

“Kita laporkan ke polisi, itukan sudah masuk ranah kriminal dan itu tidak dibenarkan,” bebernya.

Soal jadwal tes CPNS lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Basri mengaku belum tahu. Ia masih menunggu petunjuk dari BKN. Namun, berdasarkan jadwal yang dirilis BKN, pelaksanaan tes CPNS dimulai kemarin.

Senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo. Ia mengatakan, untuk uji kompetensi CPNS Pemprov Sulsel, hingga saat ini BKN belum memberikan jadwal.
“Kami terus berkoordinasi dengan BKN untuk mengetahui jadwalnya. Semoga cepat diinformasikan supaya peserta bisa persiapkan diri,” tuturnya.

Sementara di Kabupaten Jeneponto, hasil seleksi administrasi CPNS menuai protes. Seleksi administrasi ini menetapkan sebanyak 5.014 peserta yang lulus, dan sebanyak 268 tidak lulus dari seluruh jabatan yang dibuka sebanyak 306 kuota.

Namun ada yang sedikit janggal pada tahapan ini. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Pemkab Jeneponto dalam websitenya, https://www.jenepontokab.go.id/ kembali mengumumkan nama – nama peserta yang lulus dalam seleksi admistrasi. Ada sebanyak 5.120 peserta yang lulus seleksi admistrasi, dan peserta yang tidak lulus sebanyak 165 orang.

Anehnya lagi, pengumuman seleksi administrasi dihapus dari website Kabupaten Jeneponto. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang menyebabkan penambahan peserta yang lulus seleksi sebanyak 106 orang.

BKN RI sendiri dalam suratnya yang ditandatangani oleh Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, telah menetapkan jadwal pengumuman kelulusan seleksi administrasi pada tanggal 21 Oktober 2018, dan keputusan ini bersifat final.

Penjabat Sekda Jeneponto, dr Syafruddin Nurdin selaku Ketua Panitia Pelaksana CPNS 2018, menjelaskan, perubahan ini mengacu pada sejumlah peserta yang mempertanyakan berkasnya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ia menyebut, perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dari tim verifikasi panitia seleksi Pemkab Jeneponto dengan BKN Pusat, dimana saat diumumkan ada beberapa peserta yang mempertanyakan penyebab mereka tidak lulus.

“Sebagai upaya kita untuk membantu mereka (peserta), kita kembali komunikasikan dengan BKN RI dengan melakukan persuratan untuk verifikasi kembali yang mereka dinyatakan TMS. Dan BKN pusat setuju untuk kita buka kembali aplikasi dan hasil verifikasi ulang ternyata ada 106 peserta CPNS dinyatakan bersyarat, dan mereka dibolehkan. Ini bagian perjuangan kita kepada peserta CPNS Jeneponto,” terangnya.

Dia juga membeberkan bahwa kesalahan verifikasi berkas bisa saja datang dari tim verifikator atau peserta yang salah memasukkan data awal.

Pengurus Wilayah Sulsel Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Anti Korupsi, Andi Sofyan Hakim, menilai, seharusnya Pemkab Jeneponto tetap patuh pada aturan yang telah ditentukan oleh BKN RI.

“Apapun alasannya, tidak bisa seenaknya. Itu kan sudah ada surat dari BKN RI bahwa diumumkan tanggal 21, tapi malah diubah lagi tanggal 25 Oktober,” kata Andi Sofyan. (*)


div>