RABU , 21 NOVEMBER 2018

Berantas Wilayah Kumuh, Dinas PU Makassar Kejar Program Sisha

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 27 Oktober 2018 08:40
Berantas Wilayah Kumuh, Dinas PU Makassar Kejar Program Sisha

ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menggenjot pengentasan wilayah kumuh. Setelah program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), kini Kota Makassar dipilih sebagai salah satu dari lima kota yang mendapatkan bantuan dana pengentasan kawasan kumuh melalui program Slum Improvement Settlement Human Alleviation (Sisha) dari Asean Development Bank (ADB).

Kepala Bidang PSDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Fuad Azis mengatakan sudah mengikuti pertemuan dengan pihak ADB beberapa waktu lalu di Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia sudah memaparkan terkait kesiapannya menjalankan program tersebut.

Kata Fuad, ada dua dokumen yang saat ini dijadikan bahan acuan untuk pengentasan kawasan kumuh jika program ini benar-benar diberikan untuk Kota Makassar, yaitu rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) dan Slum Improvement Action Plan (SIAP).

“Dua dokumen ini menjadi salah satu kriteria untuk kita mendapatkan bantuan. Termasuk jumlah kawasan kekumuhan dan konsolidasi lahan, dimana mereka melihat kesiapan kita dalam menyediakan lahan dan itu tidak bermasalah,” jelasnya, Jumat (26/10).

Fuad berharap melalui program ini bisa membantu pemerintah kota dalam mengentaskan kawasan kekumuhan di Kota Makassar. Apalagi, saat ini luas wilayah kawasan kumuh di Makassar mencapai 523,25 hektar.

Tim ADB, kata Fuad bahkan sudah berkunjung ke beberapa tempat kawasan kumuh di Makassar. Misalnya, Keluraha Batua dan Bontorannu. Program ini, kata Fuad berbeda dengan program pengentasan kawasan kumuh seperti NUSP2 dan Kotaku.

“Kalau yang dua ini fokus di peningkatan kualitas sesuai dengan indikator kekumuhan, tapi program ini (Sisha) dia secara menyeluruh sehingga anggarannya harus besar,” ungkapnya.

“Tim ADB juga sudah ke wilayah Tallo, itu mereka senang sekali karena ada konsolidasi lahan, bagaimana masyarakat bisa diarahkan untuk land sharing,” tambahnya.

Meski begitu, kata Fuad, pihaknya belum mengetahui berapa besaran anggaran yang didapatkan Pemkot Makassar nantinya dalam program milik ADB.

“Makassar Insya Allah dapat tapi kita belum tahu berapa anggaran pastinya, karena ada sekitar 100 juta US Dollar yang akan dibagi untuk lima kabupaten/kota,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan SK 2014 lalu, kawasan kumuh di Makassar mencapai 740,10 hektar, namun sampai 2017 berkurang hingga 216,85 hektar dan sisa kawasan kumuh saat ini sekitar 523,25 hektar. Tahun 2018 ini ditargetkan berkurang sampai 391,37 hektar, sehingga tahun depan kawasan kumuh sisa 131,88 hektar.

Pengentasan kawasan kumuh ini dinilai bisa terealisasi, sebab didukung oleh berbagai program, seperti Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE), Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP2), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), hingga Slum Improvment Settlement Human Alleviation (SISHA).

Sementara, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, pengentasan kawasan kumuh di Makassar itu berdasarkan penilaian pemerintah pusat. Olehnya itu, dia mengaku optimis bisa menuju 0 persen kawasan kumuh.

“Kita optimistis bisa menuju 0 persen kawasan kumuh nanti. Berkurangnya kawasan kumuh ini juga berkat kerja keras SKPD. Artinya, banyak hal-hal yang telah dikerjakan oleh Dinas PU. Saya kira memang dilihat dari kenyataan, lorong-lorong banyak berkurang yang kumuh, itu tandanya program yang ada sudah berjalan baik,” pungkas Danny. (*)


div>