RABU , 19 DESEMBER 2018

Berburu Caleg Perempuan

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Jumat , 06 Juli 2018 10:45
Berburu Caleg Perempuan

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg). Berdasarkan PKPU 5 Tahun 2018 yang disertai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 620, partai politik (parpol) sudah bisa mengajukan daftar calon mulai 4 hingga 17 Juli 2018.

Namun yang menjadi kendala parpol saat ini sehingga belum menyerahkan nama-nama calon yang akan diusungnya pada Pemilu 2019 mendatang adalah keterwakilan 30 persen perempuan.

Partai politik kesulitan mencari siapa tokoh wanita yang akan diusung. Bahkan di beberapa daerah, parpol kebingungan mencari calon perempuan yang mau mendaftar.

Ketua PPP Sulsel, HM Aras yang dikonfirmasi mengaku masih mengalami sedikit hambatan terutama pada kuota caleg perempuan yang harus terpenuhi sesuai dengan syarat. Karena memang khusus caleg perempuan membutuhkan perhatian dalam penjaringannya.

“Belum lengkap, terutama ini caleg-caleg perempuan kita masih kekurangan dan masih kita seleksi yang mana kita mau masukkan,” terangnya.

Sebagai partai politik, Aras mengaku PPP menargetkan perolehan satu kursi perdapil. Bukan hanya itu, ia juga mengaku bahwa sebagai partai tertua, PPP juga menargetkan kursi pimpinan DPRD.

“Kita targetnya minimal satu kursi satu dapil, kita juga target kursi pimpinan DPRD,” tandasnya.

Wakil Ketua PKB Sulsel, Irwan Hamid juga mengaku jika kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya syarat 30 persen kuota perempuan yang harus dimasukan dalam daftar bacaleg.

“Saat ini sudah hampir rampung, tapi yang masih kurang hanya perempuan, malah ada beberapa dapil provinsi kelebihan caleg,” katanya.

Irwan Hamid menyebutkan jika daerah yang kekurangan bacaleg perempuan adalah Tana Toraja dan Toraja Utara. “Toraja yang belum lengkap, karena struktur pengurus belum ada penggatinya,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejaterah (PKS) Sulsel, Surya Darma mengakui jika keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen sangat dibutuhkan, meski saat ini masih ada daerah yang kurang caleg perempuan. “Laporan yang masuk hingga saat ini Kabupaten Bone dan Makassar B yang masih kurang,” kata Surya Darma.

Nakhoda baru PKS Sulsel ini juga menyebutkan, jika PKPU yang mewajibkan keterwakilan perempuan itu harus dilaksanakan. Bahkan partai berasas Islam itu tidak ingin main-main untuk segera mencukupkan kuota perempaun disetiap daerah.

“Ini perintah undang-undang dan kita tidak ingin main-main. Karena kalau kurang akan digugurkan,” ucapnya.

Ia memastikan dalam waktu dekat ini akan ada caleg perempuan yang akan bergung dengan PKS. “Kita berusahan untuk memenuhi itu (keterwakilan perempuan) dan pastinya kami akan rampungkan sebelum pendaftaran ditutup,” jelasnya.

Sekretaris DPD Partai Hanura Sulsel, Affandy Agusman yang dikonfirmasi mengaku bahwa partainya telah merampungkan persyaratan keterwakilan perempuan untuk pileg mendatang.

Bahkan, kata dia, khusus untuk pileg DPRD Sulsel banyak figur perempuan yang ingin ikut berkontestasi.

“Kita sudah terpenuhi di Sulsel, khusus Sulsel banyak yang datang bahkan ada dari kabupaten/kota yang ingin naik kelas di Sulsel,” kata dia.

Affandy Agusman menuturkan, Partai Hanura Sulsel sampai saat ini belum menemukan kendala yang berarti selama tahapan penjaringan bacaleg. Dan untuk memuluskan langkah Hanura dalam pendaftaran partainya tengah melengkapi administrasi para jagoannya. “Sampai saat ini kita tidak ada kendala, kita saat ini melengkapi administrasi caleg-caleg,” tandasnya.

Sementara Ketua PSI Sulsel, Fadly Noor mengatakan, jika partai baru yang dinyatakan lolos oleh KPU ini telah siap melakukan pendaftaran di KPU. Untuk keterwakilan perempuan menurut Fadly telah terpenuhi, baik itu kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI. “Kami tidak memiliki kendala, keterwakilan perempuan semuanya telah terpenuhi,” jelasnya.

Pakar Politik Pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM), Yasdin Yasir mengatakan, perempuan dalam legislatif memiliki peran yang sangat penting. Ketika parpol tidak dapat memenuhi kuota caleg perempuan menandakan ada kegagalan dalam pendidikan politik yang baik.
“Jika parpol sulit memenuhi kuota caleg perempuan, maka parpol harus melakukan intropeksi.

Parpol gagal dalam melakukan pendidikan politik. Terutama pendidikan politik kaum perempuan,” kata Yasdin.

Perempuan, kata Yasdin, adalah kaum yang selama ini dipandang lemah dan tidak mampu memberikan kontribusi lebih dalam berdemokrasi. Namun faktanya kehadiran perempuan dalam demokrasi justru memberikan sumbangsi besar dalam kemajuan sebuah negara.

“Parpol tidak memiliki daya tarik bagi kaum perempuan, akhirnya mereka malas datang menawarkan diri dan berpartai. Parpol gagal dalam kaderisasi kaum perempuan. Dalam politik modern, gender itu penting. Mereka jangan hanya dieksploitasi,” terangnya.

Yasdin menjelaskan, selama ini perempuan mungkin merasa tidak terwakili akhirnya mereka menjadi apatis. Menurutnya perempuan jangan hanya dibutuhkan sebagai caleg seharusnya. Mereka harus ditempatkan sebagai pondasi perubahan berpartai sehingga parpol tidak lagi susah mencari caleg perempuan.

“Mungkin perempuan menilai parpol terlalu pragmatis, menganggap dirinya hanya pelengkap caleg perempuan,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU Provinsi Sulsel telah memberikan warning kepada seluruh partai politik untuk memenuhi 30 persen kuota caleg perempuan di setiap dapil. “Di undang-undang nomor 7 itu saya kira mutlak 30 persen setiap partai untuk menjadikan perempuan sebagai bakal calon legislatif,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel, Fatmawati Rahim.

“Dan ini saya kira adalah peluang untuk perempuan untuk maju menjadi wakil rakyat,” tambahnya.

Ia menegaskan akan menolak berkas pendaftaran jika partai politik tidak bisa mencukupkan 30 persen kuota perempuan. “Tidak diterima pengajuannya jika tidak bisa mengisi 30 persen itu,” jelasnya. (*)


div>