MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Berebut Jadi Senator, Wajah Baru Vs Petahana

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Juni 2018 14:00
Berebut Jadi Senator, Wajah Baru Vs Petahana

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah mengumumkan 23 nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulsel yang memenuhi syarat dan maju di tahap verifikasi faktual.

Dari 23 nama tersebut ada tiga orang yang berstatus sebagai petahana. Mereka adalah Ajiep Padindang, AM Iqbal Parewangi dan Andi Muhammad Iksan yang baru-baru saja menjadi Pengganti Antara Waktu (PAW) Aziz Qahar Mudzakkar.

Meski berstatus petahana, namun ketiganya tidak boleh menganggap remeh calon lawannya yang notabene pendatang baru. Misalnya, Moh Roem, Tamsil Linrung dan Syaiful Saleh.

Untuk calon senator, ketiganya memang tergolong wajah baru, namun tidak asing lagi di dunia politik, khususnya di Sulsel. Moh Roem adalah Ketua DPRD Sulsel dua periode sekaligus mantan Bupati Sinjai. Tamsil Linrung adalah anggota DPR RI, sementara Syaiful Saleh adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel yang juga pernah menjadi calon Wali Kota Makassar.

Tamsil Linrung yang dikonfirmasi mengaku optimistis bisa meraih kursi DPD RI. “Peluang itu pasti ada. Dan kita akan kejar itu,” ujar Tamsil Linrung.

Menurutnya, persaingan untuk meraih kursi senator terbilang cukup berat. Selain harus berhadapan dengan petahana, ada beberapa tokoh Sulsel yang juga maju. “Seperti Moh Roem dan Syaiful Saleh. Keduanya adalah tokoh Sulsel. Satu didukung Golkar dan satu didukung Muhammadiyah,” ucapnya.

Namun itu tidak membuat dirinya putus asa, karena masih ada tokoh Golkar lainnya yang maju dan dipastikan suara partai berlabang pohon beringin tersebut akan pecah untuk DPD RI. “Ajiep Padindang dulu terpilih karena dukungan Golkar. Berarti mereka besaing disitu (rebut suara Golkar),” jelasnya.

Syaiful Saleh yang juga dikonfirmasi, memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat jika kelak terpilih menjadi anggota DPD RI. Salah satunya adalah kesejahteraan rakyat Sulsel. Syaiful mengatakan, saat ini masyarakat di Sulsel yang hidup dalam kondisi memprihatinkan masih sangat besar.

“Saya memiliki data, ada sekira 20 ribu Kepala Keluarga (KK) masih sangat memprihatinkan, betul-betul di bawah garis kemiskinan. Insya Allah, jika rakyat Sulsel memberikan kepercayaannya menjadi salah satu anggota DPD RI asal Sulsel, maka inilah yang akan kita perjuangan, masalah kesejahteraan rakyat,” terang Syaiful.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar ini, mengatakan, penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan jika memahami pokok permasalahan dan lokasinya. “Itu bisa dilakukan, kalau kita paham betul masalahnya dan di mana titik-titiknya. Bahkan, di Makassar masih sangat banyak. Hal tersebut bisa ditangani dengan dukungan semua pihak. Meskipun DPD bukan selaku eksekutor, tetapi nanti memediasi dengan eksekutif,” jelasnya.

“Tupoksinya, sangat jelas, yaitu memastikan kondisi itu. Pastikan tempatnya dan orangnya, sehingga bisa tertangani dengan baik,” tambah mantan Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar ini.

Sementara itu, petahana calon anggota DPD RI, AM Iqbal Parewangi optimis akan kembali terpilih pada pemilihan DPD RI mendatang. “Insya Allah saya optimis,” ujarnya.

Ia juga tak ingin berkomentar banyak soal adanya tokoh Sulsel yang maju di DPD RI. Menurutnya, setiap warga Indonesia memiliki hak untuk ikut dalam pesta demokrasi. Apalagi ini sebuah kompetisi untuk mewakili Sulsel.

“Kompetisi itu Sunnatullah. Setiap manusia itu berjalan sesuai dengan Sunnatullah. Hasilnya bertawakkal kepada Allah,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menuturkan, metode verifikasi faktual dukungan calon DPD sama seperti yang dilakukan kepada calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen.

“Metode verifikasi faktual sama seperti calon kepala daerah lewat non partai. Kita akan sesuaikan pencocokan sesuai selebaran KTP dukungannya,” ujarnya.

Ketua KPU Sulsel, Misna M Hattas menambahkan, proses tahapan verifikasi faktual akan berlangsung kurang lebih tiga minggu.

“Tahapan verifikasi faktual ini akan dilakukan selama 21 hari sejak 30 Mei hingga 19 Juni mendatang,” ungkapnya.

Metode verifikasi, kata dia, pihaknya juga akan mencoklit 10 persen dari jumlah dukungan mereka (setiap kabupaten). Jadi kalau 3.000 maka 10 persen, jadi ada 300 nama yang keluar dari aplikasi yang dilakukan secara beracak.

“Dan itu akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota dengan cara terbuka,” pungkasnya. (*)


div>