SABTU , 26 MEI 2018

Berebut Kursi Senator

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 16 Mei 2018 12:23
Berebut Kursi Senator

kantor dpd. (int)

– Juni, KPU Verifikasi Dukungan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Empat kursi senator di Sulsel akan diperebutkan oleh 28 tokoh. Mereka telah memasukkan dukungan dalam bentuk fotokopi KTP ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, untuk selanjutnya diverifikasi faktual.

KPU Sulsel telah melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon DPR RI yang memasukkan berkas pencalonan.

28 Bakal Calon Senator yang Mendaftar di KPU

Sebanyak 28 bakal calon anggota DPD RI, sebagian memenuhi syarat. Namun, ada juga yang masih membutuhkan perbaikan.

“Dari hasil verifikasi administrasi yang sudah dilakukan oleh KPU sejak 6 Mei 2018 lalu, ada yang lengkap, ada juga perbaikan,” ungkap Kepala Bagian Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Selasa (15/5) kemarin.

Dari 28 calon anggota DPD RI tersebut, pada verifikasi awal lima diantaranya memiliki syarat dukungan paling rapi. Yaitu Ajiep Padindang, Mohammad Roem, Iqbal Parewangi, dan A Muh Ikhsan. Sedangkan belakangan, 10 orang sudah melengkapi syarat dukungan, dan lainnya sementara akan dilakukan hingga akhir Mei mendatang.

“Langkah selanjutnya, KPU akan menyampaikan ke KPU kabupaten dan kota terkait hasil verifikasi administrasi yang sudah dilakukan. Sambil menunggu perbaikan jika ada yang masih kurang. Sehingga, bulan depan bisa verifikasi faktual oleh KPU di daerah,” ujarnya.

Dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan, sebanyak 18 bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus memperbaiki dukungannya kembali. Kesempatan untuk perbaikan diberikan hingga 20 Mei mendatang.

Sementara, Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan, menuturkan, setelah proses verifikasi administrasi, masih ada tahapan berikut sebelum pendaftaran. Yaitu penelitian administrasi calon dan verifikasi faktual dukungan calon.

“Hal ini dilakukan guna memastikan tak ada dukungan ganda serta dukungan yang berasal dari status PNS, TNI atau Polri. Jika ditemukan dalam penelitian administrasi, maka akan diperbaiki,” jelasnya.

Bagi yang belum memenuhi syarat 3.000 dukungan, lanjut Khairul, maka akan diperbaiki. “Pengurangan bisa karena dukungan ganda, atau dukungan dari TNI atau Polri,” bebernya.

Proses pendaftaran DPD RI, syarat dukungan dan calon, sama seperti tahun Ialu. Yang berbeda, saat ini pendaftaran melalui online dan dukungan perorangan harus e-KTP.

“Mulai tahapan sosialisasi calon DPD di kantor KPU Sulsel. Aturan regulasi syarat dan jumlah dukungan sama seperti dulu. Sekarang hanya lewat online dan e-KTP,” imbuhnya.

Terkait kuota untuk setiap provinsi, menurut Khaerul, untuk tahun 2019, DPD setiap provinsi masih standar yakni empat orang.

“Dukungan minimal menjadi anggota DPD RI adalah memenuhi syarat minimal 3.000 e-KTP dan sebaran jumlah 50 persen yang tersebar di 12 kabupaten kota se Sulsel,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 28 kandidat yang ingin bertarung, hanya beberapa orang saja yang memenuhi syarat dukungan. Seperti Andi Moh Roem, Muhammad Saiful Saleh, Sindawa Tarrang, Rudi Hartono, Mappaujung, Pathillah, Lily Amelia Salurapa, Ajiep Padindang, Andi Muh Ihsan, dan Amil Sadiq. Mereka telah memenuhi syarat dukungan yang melebihi 3.000 e-KTP.

Namun, ada beberapa nama yang sudah bertarung di kancah DPD RI dan saat ini telah menjadi incumbent, seperti AM Iqbal Parewangi, masih membutuhkan jumlah dukungan 446 e-KTP. Begitupula dengan Anggota DPR RI, Tamsil Linrung, masih butuh 695 e-KTP.

Menanggapi hal tersebut, AM Iqbal Parewangi, menyebutkan, jika pada saat penyerahan jumlah dukungan, dirinya merupakan kandidat yang berkasnya paling rapi. Kriteria utamanya, tidak terdapat KTP dukungan yang ganda internal maupun ganda eksternal.

Namun, untuk masih adanya jumlah dukungan e-KTP yang tidak cukup, itu sudah disampaikan. Sehingga, pihaknya akan menyerahkan sebelum batas waktu berakhir.

“Menurut jadwal KPU, waktu penyempurnaan berkas KTP dukungan pasca verifikasi administrasi adalah sampai tanggal 19 Mei. Terkait penyampaian KPU kepada para Calon DPD RI untuk penyempurnaan berkas paling lambat tanggal 19 Mei itu,” kata AM Iqbal.

Ia optimistis, dukungan yang dianggap oleh KPU kurang akan segera dipenuhi. “Mengganti KTP dukungan itu sendiri tidak sulit, karena memang masih banyak yang belum disetor,” ucapnya.

AM Iqbal juga mempermasalahkan jika seluruh KTP yang dimasukan seluruhnya e-KTP. Namun, masih ada e-KTP yang belum terdaftar dalam DPT.

“Yang justru menarik bagi saya adalah fakta adanya KTP elektronik yang tidak terdata dalam DPT. Itu petunjuk serius bahwa sistem administrasi kependudukan kita masih belum terbebas dari kesemrawutan,” ujarnya.

“Bukan soal pemenuhan KTP dukungan, itu InsyaAllah saya aman. Tapi pada sistem administrasi kependudukan yang belum tuntas-tuntas juga,” lanjutnya.

Ia juga menyebutkan, di negara penganut demokrasi seperti Indonesia, harus diseriusi. Karena pemilik KTP elektronik yang belum terdata dalam DPT, terancam kehilangan hak suara. Tampaknya cuma administrasi, tapi dampaknya hak demokrasi warga negara terenggut.

“Lucu sebenarnya. Sudah KTP elektronik, tapi belum terdata di DPT. Mungkin itu salah satu dampak buruk dari terjadinya korupsi berjamaah e-KTP,” ungkapnya.

Terpisah, LO Tamsil Linrung, Andiries Riesfandi, mengatakan, saat ini juga pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak KPU. Ia mengakui, masih ada kekurangan dukungan e-KTP akibat adanya dukungan ganda.

“Untuk tahap kedua, semalam KPU rilis data kami banyak yang ganda dengan calon lain. Ditemukan 625 data ganda dan ini harus diverifikasi faktual dengan KTP ganda yang bersangkutan, apakah dukungan untuk Pak Tamsil atau yang lain,” kata Andiries.

Ia menegaskan, pihaknya akan segera memasukan tambahan dukungan paling lambat 19 Mei, melebihi kekurangan yang diminta oleh KPU.

“Berdasarkan penjelasan KPU, untuk mengantisipasi hal lain (ganda atau tidak terbaca), kami akan memasukkan kembali dukungan baru sejumlah 1.000 KTP,” pungkasnya. (*)


Tag
div>