SELASA , 22 MEI 2018

Beredar Informasi Dugaan Politisasi Pembagian Traktor, Panwas Mana?

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Senin , 14 Mei 2018 15:26
Beredar Informasi Dugaan Politisasi Pembagian Traktor, Panwas Mana?

Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Senin (14/05). Foto: ist

MAROS, RAKYATSULSEL.COM – Satu bulan lebih jelang pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 27 Juni 2018 mendatang, Kementerian Pertanian (Kementan) makin aktif melakukan kegiatan pembagian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di Sulsel.

Terbaru, Kementerian Pertanian yang dikendalikan Amran Sulaiman yang tak lain kakak kandung Cawagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membagikan puluhan Alsintan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Maros .

Puluhan Alsintan ini dibagikan kepada puluhan kelompok tani di kabupaten Maros. Bahkan, beberapa daerah lain juga dikabarkan segera diturunkan, termasuk ke Gowa.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Maros di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Senin (14/05). Bahkan Hatta menyebut langsung nama Mentan.

“Kita bersyukur Pak Mentan memberi perhatian khusus kepada Maros, penyaluran Alsintan ke Maros cukup banyak dan ini tentu memberi efek yang besar terhadap produksi pertanian kita” Ujar Hatta.

Di tengah pembagian alsintan oleh Kementan, banyak diperbincangkan publik. Karena diduga kuat dimanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pencalonan pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS).
Dimana Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Bahkan dalam akun Facebook milik Lulu Hasrul yang diduga merupakan salah satu pendukung NA-ASS menguplod gambar 50 handtractor yang siap dibagikan kepada warga.

Dugaan politisasi bantuan Kementan memang terus menggeliat selama tiga bulan terakhir. Bahkan, Amran Sulaiman berulangkali ke Sulsel untuk menyalurkan bantuan atau berkunjung ke Kabupaten/kota.

Sebelumnya, Kementan juga ditengarai membagi-bagikan ayam dan hewan ternak kepada warga. Namun informasi yang berkembang, pembagian tersebut diduga digiring ke politik.

Terkait itu, Bawaslu maupun Panwaslu harus turun tangan langsung mengawasi. Sebab jika ini memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik, jelas sangat melanggar dan tidak bisa dibenarkan.

“Panwas harus turun tangan mengawasi ini. Tidak boleh ada pembiaran kalau sudah ada indikasi dari awal. Jangan tutup mata,” tegas Adrianto, aktivis mahasiswa asal Luwu Raya. (*)


div>