RABU , 12 DESEMBER 2018

Berkas Dilimpahkan Pekan Depan, Abraham Samad Segera Disidang

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Selasa , 22 September 2015 18:04

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Tidak lama lagi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar.

Pasalnya, berkas perkara mantan Direktur ACC Sulawesi ini dijadwalkan dilimpah ke pengadilan pekan depan.

Abraham sendiri adalah tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Deddy Suardy Surachman, mengatakan, pihaknya akan secepat mungkin melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

“Pekan depan kami jadwalkan limpahkan ke pengadilan,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Abraham dijerat Pasal 263 ayat 1 joncto  Pasal 266 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 93 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang pemalsuan.

Diketahui, kasus ini berawal pada bulan Februari 2007 yang lalu. Saat itu, Feriyani Lim mengajukan permohonan pembuatan passport di kantor Imigrasi Kelas I Makassar dengan menggunakan lampiran dokumen berupa KTP atas tersangka yang beralamat di Jalan Boulevard Ruby II RT 003/ RW 005 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Makassar.

Dalam dokumen juga disertakan Ijasah SLTP atas nama Feriyani Lim. Kemudian didalam Kartu Keluarga terdapat Kepala Keluarga Inisial AS. Bahwa pada kartu keluarga yang beralamat di Jalan Boulevard Ruby II No 48 RT 003/ RW 005 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Makassar tersebut tertera tersangka lahir di Pontianak, 5 Februari 1986.

Adapun atas nama ayah tersangka bernama Ngadiyanto dan Ibu tersangka bernama Hariyanti. Bahwa ijasah SLTP atas nama Feriyani Lim tertera nama ibu bernama Mariyanti. Terkait dengan dokumen tersebut, terdapat kartu keluarga  Feriyani Lim yang beralamat di apartemen kusuma Chandra Tower III/22- K Dusun RT 4 RW 1 Kelurahan Senayan.

Yang mana didokumen lain berstatus Kepala Keluarga atas nama ayah Ng Chiu Bwe, Ibu atas Lim Miaw Tian. Sehingga terlihat terjadi perbedaan identitas orang tua tersangka. Langkah yang telah dilakukan, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi antara lain pelapor.

Tak hanya, penyidik juga telah memeriksan saksi dari Imigrasi, Ketua RT, Kelurahan, Kecamatan, Pihak kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar. Penyidik juga telah
mengamankan dokumen terkait kasus tersebut.

Adapun perkaranya yakni tentang perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 ayat (1) (2) subs pasal 264 ayat (1) (2) lebih subs pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau psl 93 UU RI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dimana undang-undang tersebut yang telah dilakukan perubahan UU no 24 tahun 2013 dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun denda paling banyak Rp50.000.000.


div>