SELASA , 11 DESEMBER 2018

Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Limpahkan ke Kejari Lutra

Reporter:

Haerul Tunggarif

Editor:

asharabdullah

Jumat , 13 April 2018 16:00
Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Limpahkan ke Kejari Lutra

ILUSTRASI

MASAMBA, RAKYATSULSEL.COM – Proses pemberkasan kasus dugaan korupsi dana desa Mekarsari jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), telah rampung, Unit tipikor polres Lutra bersama tim penyidik sudah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara pada, Rabu (11/4) lalu.

Kapolres Lutra AKBP Boy FS Samola melalui Kasat Reskrim IPTU Samsul Rijal mengatakan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa Mekarsari Jaya sudah dituntaskan termasuk pemberkasannya sehingga pihaknya menyerahkan di Kejari Lutra.

“Penyerahan berkas perkara nomor, Pol. B10/19/IV/2018 pada tanghal 11 April 2018. Kemarin sekitar pukul 11.00. Wita, tersangka Kepala Desa Mekarsari Jaya, Hasfendi bin Mappatang,”jelasnya.

Kanit tipikor polres Luwu Utara, IPDA Abdul Latief bersama unitnya yang telah melakukan lidik dan sidik, menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, kepala desa mekarsari jaya Haafendi bin Mappatang bersama Bambang kartono melakukan penarikan anggaran APBN 2017 (pencairan tahap 1) di bank Sulsel bar cabang masamba sebesar Rp. 466.470.000.

“Penarikan uang tersebut untuk anggaran biaya pembangunan fisik pada enam aitem pekerjaan namun anggaran yang digunakan sebesar Rp. 15.000.000. Dengan rincian sebagai berikut Rp. 10.000.000, untuk dipakai membayar konsultan perencanaan dan Rp. 5.000.000, untuk pembayaran mobilisaai alat, dan sisa anggaran tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya,” Jelas IPDA Abdul Latief diruang kerjanya, Jumat (13/4).

Abdul Latief menambahkan bahwa Hasfensdi telah menyalagunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara terkait dana desa mekarsari jaya Tahun Anggaran 2017, lalu sebagaimana yang dimaksud rumusan pasal 2 subs pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 tahun. 2001. Atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (*)


div>