KAMIS , 24 MEI 2018

Berkas Pencalonan NH TMS

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Senin , 05 Februari 2018 12:45
Berkas Pencalonan NH TMS

Nurdin Halid (ist)

– Bisa Digugurkan KPU
– Mappinawang : Masa Perbaikan Telah Lewat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berkas pencalonan Nurdin Halid (NH) sebagai bakal calon Gubernur Sulsel, Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Laman resmi KPU www.infopemilu.kpu.go.id/ mencantumkan sedikitnya empat persyaratan pencalonan NH yang tercentang TMS dan atau masih perlu perbaikan sesuai lampiran model BA.HP-KWK.

Dok. RakyatSulsel

Adapun berkas yang dianggap TMS, antara lain dokumen salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah disahkan pengadilan.

Selanjutnya, dokumen asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, serta surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Status TMS dalam pemberkasan pencalonan NH sesuai portal resmi KPU, juga terdapat pada dokumen surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

Mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang, menegaskan, tidak ada lagi masa perbaikan berkas persyaratan pencalonan bagi kandidat. Hal itu berdasarkan aturan yang ada dalam PKPU. Apalagi, jadwal penetapan calon tinggal beberapa hari lagi akan disampaikan secara serentak oleh KPU.

“Satu kali saja itu perbaikan. Kan sudah lewat masa perbaikan, kalau sesuai ketentuan tidak ada lagi perbaikan. Sesuai PKPU nya, perbaikan itu hanya satu kali. Setelah itu, verifikasi hasil perbaikan lalu penetapan. Inikan sudah mau penetapan, jadi tidak ada lagi perbaikan,” kata Mappinawang, Minggu (4/2) kemarin.

Terkait berkas persyaratan mantan narapida yang telah melewati sekurang-kurangnya lima tahun pasca bebas dari kasus hukum yang menjeratnya, tidak perlu secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

“Tetapi kalau terkait dengan syarat mantan narapidana atau pernah di penjara, itukan berlaku bagi mereka yang belum lima tahun bebas. Kalau sudah lima tahun bebas menurut undang-undangnya kan tidak perlu deklarasi,” terangnya.

Mappinawang mengingatkan KPU untuk tetap bekerja secara profesional dengan berdasarkan aturan yang ada, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mungkin saja mencoba memainkan peran KPU. Apalagi, jangan sampai ada kandidat yang bisa dirugikan apabila hal-hal tersebut terjadi.

“Makanya KPU harus menyampaikan secara lengkap apa saja kekurangan sebelum masa perbaikan, supaya calon yang bersangkutan bisa memperbaiki apa yang dipersyaratkan KPU,” jelasnya.

Ia menegaskan, bagi kandidat yang tidak melengkapi syarat untuk maju, dampak terburuknya yakni tidak lolos sebagai salah satu pasangan calon. Karena, semua persyaratan telah diatur oleh dalam PKPU, sehingga tidak boleh ada satu syarat pun yang terlewatkan.

“Bisa jadi dinyatakan tidak memenuhi syarat kalau ada syarat yang tidak dipenuhi. Bisa gugur itu, kalau memang ada syarat yang tidak dipenuhi. Cuma masalahnya, apakah KPU nya cukup cermat ketika menyampaikan rekomendasi perbaikan itu,” tegas Mappinawang.

“Jangan sampai pada waktu itu tidak disampaikan ini memerlukan perbaikan. Itu mesti di crosschek, apakah pada masa pemberitahuan untuk melakukan perbaikan semua item itu telah disampaikan. Kalau sudah disampaikan semua item itu, salahnya calon itu tidak memperbaiki,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, sesuai berkas yang telah diterima saat pendaftaran dan masa perbaikan visi misi, semua kandidat telah dinyatakan memenuhi syarat.

“Sejak pendaftaran hingga perbaikan visi misi calon, empat pasangan itu telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata Iqbal.

Oleh sebab itu, para bakal calon tersebut akan segera ditetapkan sebagi calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 12 Februari mendatang, sesuai tahapan PKPU.

“Itu artinya semua berkas berupa administrasi dan syarat lain telah lengkap, sehingga ditetapkan sebagai calon tanggal 12 Februari ini,” imbuhnya.

Saat ditanya status TMS dalam pemberkasan pencalonan NH sesuai portal resmi KPU, Iqbal mengaku belum melihat secara detail laman web tersebut. Kendati demikian, ia berpendapat bisa saja TMS dalam web tersebut adalah postingan lama.

“Saya belum lihat laman web tersebut. Tapi, itu bisa saja postingan lama sebelum pendaftaran kandidat,” jelasnya.

Iqbal menyarankan, jika benar isi web tersebut baru, maka kandidat tersebut harus melengkapi berkas dokumen sesuai apa yang disyaratkan dalam UU Pilkada 2018.

Menurutnya, status hukum kandidat yang tak boleh dipublish hanya kandidat yang menjalani hukuman kurang dari lima tahun. Jika masa tahanan berakhir lima tahun sebelum pilkada, tidak diwajibkan untuk mempublikasikan ke media.

“Jadi, kalau ada berkas belum lengkap, harus diperbaiki sesuai syarat. Sesuai PKPU ada juga aturan, status hukum seseorang jika keluar masa tahan lebih lima tahun tak perlu dipublikasikan. Hanya, bagi yang belum cukup lima tahun dan mencalonkan, maka diwajibkan mempublikasikan,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, NH melalui juru bicaranya, Risman Pasigai, membantah jika berkas pencalonannya belum lengkap. Ia menegaskan, berkas NH telah lengkap dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

“Semua lengkap. Kami sudah persiapkan jauh hari sebelum pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu,” tegas Risman. (*)


div>