SENIN , 23 APRIL 2018

Berlaku Tahun Ini, TPP Jadi Beban APBD

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 04 Januari 2018 15:12
Berlaku Tahun Ini, TPP Jadi Beban APBD

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. foto: ist for rakyat sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan mulai tahun ini. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menegaskan bahwa pemberian tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berdasarkan pada kinerja masing-masing.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, pemerintah provinsi sementara mempersiapkan anggarannya. Namun, untuk total nominalnya belum diketahui.

“Saya lagi persiapkan dalam tiga bulan ini. Uangnya disiapkan karena nanti terjadi lonjakan tunjangan yang sangat besar. Saya setuju,” kata Syahrul, Rabu (3/1).

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). ist

Pemberian TPP di lingkup Pemprov Sulsel ini terus dikaji. Karena persoalan utamanya adalah keterbatasan anggaran yang ada di APBD 2018. Apalagi tahun ini, pelaksanaan pilkada serentak menyerap anggaran cukup besar.

Selain itu, TPP memang dinilai terlalu besar. Sehingga akan menjadi beban APBD Pemprov Sulsel tahun ini.

“Itulah, kita mau naik tapi kalau anggaran gak cukup gimana juga,” ujarnya.
Syahrul mengatakan, TPP membutuhkan waktu sampai tiga bulan untuk menyusun formulasi pemberian TPP bagi seluruh ASN yang berjumlah 22.600 orang lebih.

Namun, ia menjamin semua ASN yang ada akan mendapatkan TPP, termasuk bagi guru dan tenaga kependidikan di SMA, SMK dan SLB. Hanya saja untuk nilainya, masih dalam proses perhitungan.

“Saya sangat setuju, yang penting jangan kurangi jumlah tunjangan, kalau naik saya setuju. Guru tidak ada masalah, juga harus. Kita harus siapkan sesuai tahapan anggaran,” jelasnya.

Menjelang akhir tahun 2017 lalu, pemprov sebenarnya sudah mulai memberlakukan TPP tersebut. Namun karena keterbatasan anggaran, baru empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkannya. Diantaranya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian (KISP), serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif, mengungkapkan, usulan TPP akan dikaji ulang. Tergantung dari jabatan dan kinerja pegawai. Skemanya per bulan pun juga tergantung dari kepangkatan. Untuk Eselon II menerima TPP sebesar Rp 20 juta, Eselon III Rp 12,5 juta, Eselon IV Rp 10 juta, dan ASN Golongan IV Rp 4,2 juta.

“Akan dievaluasi sebelum sistem TPP dijalankan. Apalagi ini terlalu besar,” terang Abdul Latif.

Ia menambahkan, TPP adalah usulan dari KPK sehingga sudah melalui kajian yang matang. Semuanya perlu evaluasi kinerja sebelum ditetapkan, termasuk untuk besaran tunjangannya. (*)

 


div>