MINGGU , 20 JANUARI 2019

Bersih Korupsi! Dewan Belum Steril

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 03 Januari 2019 09:00
Bersih Korupsi! Dewan Belum Steril

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Perkara korupsi masih juga melilit sejumlah wakil rakyat. Komitmen bersih belum sepenuhnya dilakukan. Perjalanan pengabdian anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sulsel selama periode 2014-2019 memunculkan fakta bervariasi antardaerah. Laporan kasus korupsi diduga melibatkan anggota dewan muncul di 11 daerah, sementara 13 daerah tanpa noda pengaduan.

Daerah-daerah tanpa aduan antara lain Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Parepare, Selayar, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja, Toraja Utara, serta Wajo dan Soppeng.
Penyalahgunaan dana negara diduga melibatkan wakil rakyat, berhembus di 11 kabupaten/kota dalam kurung waktu empat tahun terakhir. Teranyar adalah pengusutan korupsi dana Bimtek DPRD Kabupaten Enrekang yang kini tengah bergulir di Polda Sulsel.

Untuk sementara, tiga wakil rakyat dan satu ASN Kabupaten Enrekang, dinyatakan tersangka dalam kasus yang oleh BPKP berpotensi merugikan keuangan negara sekira Rp855.095.650 tersebut.

Sebelumnya, terdapat empat anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sulsel yang harus diganti antarwaktu setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Itu menimpa mantan Wakil Ketua DPRD Jeneponto yang terjerat kasus korupsi dana aspirasi, satu orang anggota DPRD Kabupaten Bone dalam kasus korupsi proyek pembangunan kantor Balai Benih Ikan (BBI), satu wakil rakyat Kota Makassar yang terjerat kasus Bansos, serta mantan Wakil Ketua DPRD Bantaeng yang terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi program pengembangan partisipasi kebijakan publik Bappeda.

Total potensi kerugian negara dalam kasus-kasus korupsi yang menyeret wakil rakyat di DPRD Kabupaten/Kota di Sulsel periode 2014-2019 berdasarkan temuan BPK/BPKP, mencapai Rp1,5 miliar.

Kerugian negara terbanyak muncul pada kasus Bintek DPRD Enrekang sebesar Rp855 juta, disusul kasus korupsi pembangunan kantor BBI Bone yang ditemukan merugikan negara sekira Rp422 juta, serta kerugian negara pada program partisipasi kebijakan publik di Bantaeng sebesar Rp129,2 juta.

Angka tersebut hampir sama dengan dana negara yang berhasil dikembalikan di DPRD Bulukumba. Menyusul temuan BPK , sebanyak Rp 1.2 miliar dari total Rp15 miliar alokasi dana perjalanan dinas anggota dewan dana rakyat TA 2017, dikembalikan oleh anggota dewan setempat. Anggaran tersebut tak lain adalah dana perjalanan anggota dewan yang dilaporkan mark-up.

Aroma korupsi di rumah rakyat juga tercium di Kota Makassar. Empat tahun terakhir, sedikitnya dua aduan korupsi yang pernah dan atau sementara dilidik pihak berwajib. Yakni pada kasus dugaan penyalahgunaan dana reses TA 2015-2016, hingga dugaan aliran dana fee 30 persen dalam kegiatan sosialisasi kecamatan.

Di Takalar, penyelidikan oleh kejaksaan dilakukan menyikapi aduan warga terkait dugaan SPPD fiktif dua anggota dewan. Sementara penyelidikan oleh kepolisian, pernah dilakukan di DPRD Kabupaten Barru dan DPRD Kabupaten Pinrang.

Tepat 11 Agustus 2016, 22 anggota DPRD Kabupaten Barru dilaporkan kasus dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan mobil yang menggunakan APBD Rp 4,4 miliar. Sementara di DPRD Pinrang terkait dugaan penyalahgunaan anggaran bimbingan teknis (Bimtek) legislator.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi mengatakan, kejahatan korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan pejabat negara. Dimana mereka memiliki kekayaan intelektual untuk menyembunyikan kegiatan korupsinya. Tidak terlibat langsung melainkan melalui perantara.

”Ini tentu menjadi pelajaran dan perhatian kami dalam menghadapi tantangan penanganan korupsi,” singkatnya.

Koordinator Investigasi Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Anggareksa mengatakan, banyaknya anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi mengindikasikan partai telah gagal dalam menerbitkan kader yang konsisten dalam mengawal aspirasi masyarakat di gedung parlemen.
Menurutnya, pada situasi saat ini partai seolah telah menjadi alat bagi pengusaha untuk maju di DPRD.

“Seharusnya partai politik sebagai wadah mencari kader secara berjenjang dan melatih mereka (kader) untuk mendududuki posisi tersebut. Bukan melahirkan kader-kader instan,” ujar Angga.

Selain itu, kata dia, kondisinya saat ini, banyak yang bukan merupakan kader partai politik, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena memiliki cost politik besar. “Ketika dia menang, dia tidak lagi memperjuangkan aspirasi masyarakat, dia hanya menyuarakan aspirasi untuk kepentingan pribadinya,” urainya.

“Fenomena tersebut menjadi faktor anggota DPRD melakukan korupsi. Sebab tingginya cost politik yang dikeluarkan para caleg berkorelasi dengan tindakan para legislatif di gedung dewan. Besarnya cost politik membuat anggota dewan berfikir untuk melakukan pengembalian modal dan menabung kembali untuk cost politik di periode berikutnya, ditambah lagi tingginya iuran partai yang tak sebanding dengan gaji para anggota DPRD,” jelasnya.

Sepanjang pengamatan ACC, program yang banyak melibatkan anggota DPR dalam kegiatan korupsi yakni dana kunjungan kerja, mark-up anggaran dan konflik kepentingan. “Dimana anggota DPRD yang mengawasi lembaga eksekutif sebagai kuasa pengguna anggaran justru memanfaatkannya untuk menarik fee jika terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya. (jus)


Tag
  • dewan
  •  
  • dprd
  •  
    div>