RABU , 20 JUNI 2018

Bertemu JK, Gapensi Minta Pengusaha Swasta Dilibatkan dalam Proyek Nasional

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Senin , 28 Mei 2018 16:49
Bertemu JK, Gapensi Minta Pengusaha Swasta Dilibatkan dalam Proyek Nasional

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Dalam kesempatan tersebut, salah satu point penting yang Andi Rukman yakni mendorong penguatan pengusaha dengan memperjuangkan agar proyek dengan anggaran Rp50 sampai Rp100 miliar tidak lagi di dominasi oleh BUMN, tetapi diberikan kepada pengusaha yang memang sudah layak, profesional dan berpengalaman untuk mengerjakan proyek skala besar.

Andi Rukman mengatakan, kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah.

“Kontraktor swasta juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu,” ujar dia.

Menurutnya, 147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti nawacita pembangunan infrastruktur.

Andi Rukman mencontohkan, dari 16 proyek stategis nasional dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan oleh kontraktor pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua,” kata Andi Rukman.

Bahkan, kata Andi Rukman, dari 147 ribu anggota Gapensi, 1 persen pengusaha belum dilibatkan dalam proyek-proyek stategis nasional.

Dalam kesempatan itu juga, Andi Rukman Karumpa mengungkapkan, pihaknya mengundang JK untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Gapensi yang rencananya akan dilaksanakan pada 10-11 Juli mendatang.

Andi Rukman juga menyoroti masalah banyaknya asosiasi kontraktor yang banyak bermunculan. Ia berharap agar setiap asosiasi yang muncul benar-benar asosiasi yang kredibel.

“Kami berharap dengan amanah undang-undang ini nanti tidak gampang merekomendasi asosiasi. Kalaupun ada asosiasi, harus ada on the spot kita lihat punya kantor enggak di seluruh Indonesia ini. Jangan enggak punya prasarana, tidak punya infrastruktur, kemudian diberikan hak untuk sertifikasi. Itu nanti wewenang dari lembaga yang akan dibentuk,” pungkasnya. (*)


div>