SELASA , 16 OKTOBER 2018

Besok, Debat Kandidat Jilid II, Siapa Cagub Paling Pro Gender dan Disabilitas?

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 18 April 2018 11:15
Besok, Debat Kandidat Jilid II, Siapa Cagub Paling Pro Gender dan Disabilitas?

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Debat kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel tahap kedua, akan digelar di Jakarta, Kamis (19/4). Keempat Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur, akan adu argumen soal kesetaraan gender, keagamaan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta disabilitas.

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir, mengatakan, persoalan teknis debat telah bahas. Mulai keberangkatan paslon sampai jadwal masuk ke lokasi debat (Studio Metro TV) di Jakarta. Akan ada kuis bagi paslon dengan waktu yang terbatas.

“Kuis tersebut sebagai pengganti sesi performance dalam debat sebelumnya. Tujuan kuis ini, untuk memberikan penyegaran dalam debat. Dimana KPU akan buat sesuatu yang sifatnya mencairkan suasana, dan kita bentuk dalam bentuk kuis dengan jawab cepat, karena melihat waktu di Metro TV relatif cepat di banding debat pertama,” ungkap Faisal, Selasa (17/4) kemarin.

Kuis tersebut akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama kemungkinan untuk paslon Nurdin Halid – Aziz Qahhar dan Agus Arifin Nu’mang – Tanribali Lamo. Selanjutnya sesi kedua, untuk Nurdin Abdullah – Andi Sudirman dan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar.

Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel ini juga menyebutkan, dalam debat putaran kedua ini kandidat hanya memiliki waktu 90 menit dari enam sesi.

“Kita kondisikan saja nanti masalah waktunya berapa per sesi, karena debat ini fokus membahas masalah program kerja para paslon jika terpilih,” ujarnya.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Rabina Yunus MSi, menilai, topik pada debat tersebut sangat menarik. Iapun mengingatkan para pasangan calon agar saat debat memberikan statement sesuai dengan tema yang disiapkan, sehingga pemaparan program berorientasi pada pro keadilan dan kesetaraan gender di Sulsel.

“Tentu menarik. Topik tersebut bisa dipahami oleh paslon, sehingga saat debat menyampaikan program yang pro terhadap keadilan dan kesetaraan gender,” kata Dr Rabina, terpisah.

Menurutnya, isu gender saat ini memang menjadi tranding topik. Meski kesempatan telah diberikan untuk hak perempuan, namun stigma masyarakat masih saja berpatokan pada budaya lama, yaitu wilayah domestik.

“Perempuan tidak menuntut hak mereka sama dengan laki-laki, karena ada kodrat. Hanya, perempuan menginginkan kedudukan serta kesamaan hak untuk kedudukan sosial seperti politik, kesejahteraan serta kedudukan,” terangnya.

“Jangan sampai, pandangan bahwa perempuan hanya pada kodrat kasur, sumur dan dapur. Atau kodrat lainnya seperti mens atau menyusui saja. Padahal hak perempuan juga harus sama dengan laki-laki untuk kedudukan sosial dan politik,” lanjutnya.

Dalam peraturan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional, perlu prioritas kesetaraan hak perempuan dan laki-laki. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Selain itu, pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, para kandidat calon harus memikirkan peluang untuk perempuan kedepan,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Perkumpulan Difabel untuk Kesetaraan (Perdik) Sulsel, Abdul Rahman, berharap kepada seluruh kandidat calon kepala daerah di Sulsel, untuk memasukkan isu disabilitas dalam visi misi mereka.

“Lewat pilkada, kami harap pada kandidat bukan cuma menyampaikan visi dan misi secara umum, tapi harus spesifik untuk kelompok rentan atau perempuan dan difabel, untuk kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Selama ini, kata Rahman, belum ada satupun kandidat kepala daerah, baik bupati, wali kota, ataupun gubernur, yang peduli terhadap masalah disabilitas. Padahal, jumlah penyandang disabilitas mencapai 10 persen dari total penduduk yang ada berdasarkan data WHO. Sehingga, sudah sewajarnya jika para kandidat turut memperhatikan isu disabilitas.

“Saat ini Pemprov Sulsel telah memiliki Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Hak Disabilitas. Bahkan sudah ada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hal yang sama. Ini sudah masuk tahapan kampanye untuk meyakinkan wajib pilih di Sulsel yang jumlahnya enam juta. Dalam enam juta itu, ada kelompok difabel,” jelasnya. (*)

 

 

 


div>