MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Besok, Gubernur Umumkan Karteker dan PjS

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 08 Februari 2018 12:15
Besok, Gubernur Umumkan Karteker dan PjS

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL)

– Di Empat Daerah Pelaksana Pilkada

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, akan segera mengumumkan nama pejabat yang akan menempati posisi karteker dan Penjabat Sementara (PjS) Bupati dan Wali Kota untuk empat daerah yang melaksanakan pilkada. Jika tak ada perubahan, nama-nama tersebut akan diumumkan besok, Jumat (9/2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Latif, mengungkapkan, nama-nama yang akan menempati posisi tersebut sudah ada di mejanya. Ia mengaku tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Bapak (Gubernur) meminta supaya PjS itu belum (diumumkan), nanti dikonsultasikan dulu sama Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur sudah kasi nama-nama hari ini, besok sudah bisa ditetapkan,” kata Latif, Rabu (7/2) kemarin.

Dirinya pun memastikan, bahwa dalam waktu dekat nama itu sudah disepakati. “Tidak lama ji, InsyaAllah dua hari,” singkatnya.

Selanjutnya, apabila nama itu telah disepakati gubernur, maka sekprov akan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diproses lebih lanjut.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala, mengatakan, pihaknya hanyalah sebatas menyeleksi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

“Ada sama Pak Sekda, sudah diserahkan. Sekalian pertimbangannya, sudah ada semua sama beliau. Saya hanya mengajukan pertimbangannya saja,” ungkapnya.

Meski begitu, kata Ambarala, selama dirinya menyiapkan nama sebagai pertimbangan pimpinan, dirinya kerap mendapat intervensi dari beberapa kepala OPD.

“Inikan rahasia negara. Banyak yang datang ke saya, minta mau di sini, mau di sini. Memangnya kita yang atur? Ini kan hak prerogatifnya Pak Gubernur. Yang jelasnya, nama itu dari pejabat tinggi pratama provinsi,” pungkasnya.

Sementara, untuk berkas usulan Pelaksana Tugas (Plt) yang diangkat secara langsung, Makassar yang terakhir memasukkan berkas.

“Kalau dia wakil bupati menjadi bupati melaksanakan tugas dan cukup dengan surat tugas saja. Tidak dilantik, PjS saja tidak dilantik. Kalau PjS itu dikirim namanya di pusat, untuk dimintai restu dan dikukuhkan,” pungkasnya.

Empat daerah yang disiapkan yakni Bone, Parepare, Jeneponto dan Palopo. “Khusus Bone, dua kali proses harus PjS dulu baru karteker,” jelasnya.

Terkait netralitas, Ambarala mengatakan, siapapun yang ditempatkan di daerah tersebut harus mampu menjaga netralitas, dan harus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

“Semua tergantung gubernur. Melihat independensi, tidak mesti harus dari daerah asal atau bukan. Itu tergantung dan lihat kondisi kan diusulkan ke Mendagri, dan Mendagri pilih satu. Kecuali Plt tidak,” tutupnya. (*)


div>