MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Besok, Panwaslu Luwu Kembali Gelar Sidang Gugatan Buhari-Wahyu

Reporter:

Editor:

Lukman

Jumat , 16 Februari 2018 20:20
Besok, Panwaslu Luwu Kembali Gelar Sidang Gugatan Buhari-Wahyu

Buhari Kahar didampingi kuasa hukumnya, Abbas Djohan saat jumpa pers di Posko Sahabat Kita di Jalan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Rabu sore (7/1/18).

BELOPA, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Pangawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Luwu, kembali akan menggelar sidang atas gugatan sengketa Pilkada yang diajukan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu, Buhari Kahar Muzakkar – Wahyu Napeng (BKM-WN), Sabtu (17/2).

Sidang ini juga akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, diantaranya pasangan calon yang telah ditetapkan KPU.

Divisi SDM Panwaslu Luwu, Abdul Latief yang ditemui di Hotel Mulia Indah, Kota Palopo mengatakan bahwa agenda sidang tersebut adalah pembacaan gugatan. “Tapi kita tetap mediasi dulu antara pemohon dan termohon,” tutur Latief, Jumat (16/2).

Dalam gugatan itu, sebutnya, ada beberapa poin yang diminta pasangan BKM-WN. Namun pada intinya meminta pembatalan pleno penetapan pasangan calon di KPU.

“Materi gugatannya adalah meminta membatalkan putusan KPU, mempermasalahkan tanda terima per tanggal 31 Januari 2018, meminta Panwas untuk memerintahkan KPU untuk menetapkan BKM-WN sebagai calon,” jelasnya.

“Yang diundang itu pemohon dan termohon dan pihak terkait. Termasuk pasangan Patahudding-Emmy dan Basmin-SBj. Namun, yang sudah register dan siap hadir baru pasangan Pata-Emmy,” jelas Latief.

Sebelumnya, pasangan BKM-WN mengaku akan terus mencari kebenaran atas sengketa Pilkada Luwu yang sedang dihadapi. Salah satunya, menempuh upaya hukum dengan akan melaporkan Abdul Thayyid beserta empat komisioner lainnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dan Panwaslu.

Buhari Kahar Mudzakkar mempertegas bahwa pihaknya tidak terima dengan keputusan KPU Luwu yang terindikasi tidak profesional tersebut.

“Jadi, bagi kami keputusan KPU yang menolak berkas pencalonan kami adalah sebuah keputusan sangat dipaksakan. Saya katakan demikian. Ini saya ketahui karena adanya dugaan keterlibatan elit di tingkat provinsi dengan memperalat KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menekan KPU Luwu untuk bagaimana caranya pasangan Buhari-BKM tidak lolos,” tutur Buhari.

Intervensi elite provinsi itu, sebutnya, sehingga terjadilah proses cara kerja KPU Luwu mengabaikan banyak hal yang tidak sesuai regulasi yang ada. “Yang paling nampak adalah KPU Luwu tidak melakukan verifikasi ke DPP partai. Padahal, pokok masalah berda pada persoalan partai,” jelasnya. (*)


div>