KAMIS , 24 MEI 2018

BI Akan Lakukan Penyederhanaan Nilai Mata Uang

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Senin , 09 April 2018 14:00
BI Akan Lakukan Penyederhanaan Nilai Mata Uang

Bank Indonesia. (int)

– Redenominasi Tak Berdampak pada Guncangan Ekonomi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah kembali dibahas setelah Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Perry Warjiyo, mengaku, akan melanjutkan rencana redenominasi yang sebelumnya sempat akan dilakukan Gubernur BI sebelumnya.
Direktur Bank Indonesia Sulsel, Amanlison Sembiring, mengatakan, redenominasi merupakan langkah untuk penyederhanaan nilai mata uang.

“Misalnya, saat ini Rp1.000 setelah diredenominasi menjadi Rp1 saja,” ujarnya, Minggu (8/4).

Amanlison mengatakan, meski mengalami penyusutan angka, namun sejatinya tidak mengurangi nilai yang terkandung di dalam mata uang tersebut, sehingga diyakini tidak mempengaruhi guncangan ekonomi secara global.

Sementaram, Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Idrus Taba, menilai, redenominasi rupiah itu, hanya sebuah penyederhanaan nilai mata uang, tetapi tidak mengurangi nilai tukarnya.

“Misalnya harga beras Rp10.000 per Kilogram (Kg), maka dengan redenominasi berubah menjadi Rp10. Artinya dengan uang Rp10 kita tetap dapat beras sekilo. Jadi yang tadinya, dompet kita penuh dengan uang seribuan sepuluh lembar untuk beli beras, sekarang hanya selembar yang nilainya Rp10,” paparnya.

Idrus mengatakan, dengan demikian hal itu tidak berdampak pada guncangan ekonomi secara global. “Sebetulnya, redenominasi ini, bukan hal yang luar biasa apalagi mempengaruhi guncangan ekonomi,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Unhas ini, menjelaskan, terdapat perbedaan antara redenominasi dengan sanering. Menurutnya, sanering berarti pemotongan nilai uang dimana nilai tukarnya tetap.

“Misalnya, Rp1.000 yang bisa dapat pisang goreng satu biji, ketika dipotong jadi Rp1, tentu tidak dapat apa-apa lagi, sudah tidak bernilai sama sekali,” paparnya.

Idrus melanjutkan, sosialisasi lebih mendalam harus dilakukan Bank Indonesia atau pemerintah agar tidak simpang siur informasi di masyarakat.

“Saya kira, sosialisasi ini yang penting disampaikan pemerintah, karena lebih bersifat psikologis bagi masyarakat untuk terpengaruh. Jadi, keuntungannya, cuma lebih sederhana, efisien, dan mudah dalam bertransaksi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia terpilih, Perry Warjiyo, usai paripurna di DPR RI, beberapa waktu lalu, menyebutkan, akan melanjutkan rencana redenominasi rupiah. Namun, hal tersebut akan dia lakukan setelah mendapat arahan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Sebenarnya, wacana redenominasi ini bukanlah hal baru, melainkan sudah bergulir sejak delapan tahun lalu pada 2010. Saat itu, Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, mengungkapkan redenominasi adalah hal yang berbeda dengan sanering atau pemotongan uang yang terjadi pada 1959 silam.

Pada 2010, bank sentral merencanakan akan ada masa transisi pada 2013. Namun, rencana tinggal rencana, yang terus menguap hingga rencana tersebut dihidupkan kembali Gubernur BI periode 2013-2018 Agus Martowardojo. Tapi sampai Agus purna tugas pun Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (*)


div>