MINGGU , 27 MEI 2018

Biaya Saksi Pilkada Fantastis

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Maret 2018 11:30
Biaya Saksi Pilkada Fantastis

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) murah bakal sulit terwujud. Pasalnya biaya saksi yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon di Pilkada serentak di Sulsel tidaklah sedikit, mengingat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilgub Sulsel sebanyak 16.757 TPS di 24 kabupaten/kota.

Dengan jumlah TPS tersebut, bisa dipastikan kandidat akan menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Karena saksi perlu makan minum dan transport, jika dikalikan jumlah TPS di Sulsel, berapa besar dana uang transport dan uang makan yang disiapkan, padahal kadang saksi lebih dari satu orang.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi menuturkan, apabila pasangan calon yang membiayai seluruh saksi pada tiap TPS tentu sangatlah besar. Belum lagi pasangan calon sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pada pendaftaran.

“Pasangan calon harus menyiapkan anggaran pada saat tahapan pelaksanaan pilkada, khususnya kampanye, selain itu harus pula membiayai saksi. Ini sangat memberatkan kalau dilakukan sendiri oleh pasangan calon,” kata Syarifuddin Jurdi.

Ia menyarankan agar penempatan saksi dilakukan oleh struktur jaringan partai pendukung. Sehingga akan menekan pengeluaran anggaran untuk saksi secara langsung.

“Strategi yang tepat adalah memberdayakan struktur atau jaringan partai pendukung dan relawan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya secara langsung untuk membayar honor,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Pilkada dan pemilu secara umum memang mahal sekali, ini jugalah yang bisa menyebabkan korupsi tumbuh subur di Indonesia. “Pemberdayaan relawan untuk menjadi saksi menjadi kunci mengurangi biaya politik,” terangnya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menuturkan, biaya saksi itu memang biasanya dikeluarkan oleh kandidat per TPS per saksi. Sebenarnya, kata dia, pilkada murah atau mahal itu bukan substansi, yang substansial adalah seberapa berkualitasnya pilkada tersebut berlangsung.

“Semakin berkualitas prosesnya, maka akan semakin legitimate pemimpin yang dihasilkan, dan semakin besar angka partisipasi politik. Jika pilkada semakin berkualitas, maka kedepannya akan semakin murah biaya politik yang dibutuhkan,” tuturnya. (*)


div>