SELASA , 12 DESEMBER 2017

Biro Hukum Kemenhub Sosialisasi PM 108

Reporter:

Sofyan Basri

Editor:

Sofyan Basri

Senin , 30 Oktober 2017 19:19
Biro Hukum Kemenhub Sosialisasi PM 108

Kepala Biro Hukum Kemenhub RI, Wahju Adji

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Biro Hukum Kemenhub RI, Wahju Adji melakukan sosialisasi Peraturan Menteri (PM) nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, di ruang rapat Dinas Perhubungan Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (30/10).

Wahyu mengatakan PM 108 yang juga merupakan pengganti PM 26 dan PM 32 terkait keharusan pelaku usaha taksi online dan konvensional di setiap daerah.

Salah satu yang menjadi pertimbangan kewajiban pelaku usaha taksi online, kata dia, mewajibkan mereka melangsungkan stiker depan belakang sebesar 15cm, menggunakan plat hitam, serta mematuhi tarif bawah dan tarif atas serta jumlah kuota.

“Peraturan ini ditetapkan oleh direktur jenderal, dimana mereka (taksi online) wajib memasang stiker untuk daerah depan dan belakang mobil, dengan ukuran nya 15cm,” kata Wahju.

Selain itu, Wahju juga mensosialisasikan sejumlah larangan kepada taksi online, diantaranya dilarang merekrut sopir, dilarang keluar daerah, dilarang memberikan promosi tarif dibawah ketentuan, dilarang menetapkan tarif sendiri, dan dilarang merekrut perseorangan yang tidak memiliki izin operasi.

“Apabila melanggar, sanksi bagi operator angkutan umum mengacu pada Undang Undang (UU) nomor 22 2009, yakni sanksi administrasi diserahkan ke kepolisan, dan sanksi aplikator, sepenuhnya UU 2008 tentang ITE diserahkan ke Kominfo,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar, mengakui sesuai dengan hasil kajian peneliti dari Universitas Hasanuddin (Unhas), pihaknya mengusulkan sebesar Rp3700 tarif bawah serta Rp6500 tarif atas. “Besaran tarif ini akan kami serahkan ke gubernur,” kata Ilyas.


div>