JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

BK DPRD Kembali Akan Gelar Pertemuan Terkait GAS

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Lukman

Senin , 09 April 2018 23:58
BK DPRD Kembali Akan Gelar Pertemuan Terkait GAS

Aliansi Rakyat Makassar Cinta Demokrasi saat mendatangi kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (9/4).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Aliansi Rakyat Makassar Cinta Demokrasi kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (9/4).

Aksi yang mereka gelar tersebut dalam rangka mendesak Bawaslu Sulsel dan Bawaslu RI untuk mengambil alih penanganan pelanggaran dan memproses ke 13 legislator DPRD Makassar yang telah menggunakan fasilitas negara.

“Kami turun aksi untuk meminta Bawaslu Sulsel dan Bawaslu RI untuk mengambil alih pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Makassar. Selain itu, kami juga mengecam dan mengutuk penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye termasuk mendesak 13 legislator tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara ksatria,” ujar Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Makassar Cinta Demokrasi, Imran Yusuf.

Menurut Imran, para legislator yang tergabung dalam Gerakan Aksi Fraksi (GAS) secara terang-terangan dan tak tahu malu lantaran menggelar konfrensi pers di Kantor DPRD Makassar, terkait dukungan kepada salah satu kandidat Pilwali Makassar. Hal ini kemudian diperparah dengan mangkirnya 13 legislator tersebut dari panggilan Panwaslu.

“Tentunya perilaku 13 legislator tersebut, telah mencerminkan perilaku yang tidak taat azas dan tidak dapat menjadi tauladan yang baik terhadap masyarakat. Sebagai wakil rakyat yang menyandang predikat terhormat di Kota Makassar, mereka telah turut serta mencederai proses demokrasi dan menyebabkan kegaduhan luar biasa,” tandasnya.

Sementara, Badan Kehormatan (BK) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Iqbal Djalil, saat menerima perwakilan massa aksi tersebut, mengatakan jika BK telah dua kali menggelar rapat terkait persoalan tersebut, bahkan hasilnya sudah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta.

Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, mengakui jika BK telah mengeluarkan keputusan atau rekomendasi bahwa tindakan 13 legislator yang menggunakan fasilitas negara mengkampanyekan salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar adalah sebuah kekhilafan.

“Tabe’ perlu dipahami apa itu khilaf. Khilaf itu sama dengan kesalahan. Jadi maksudnya bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan,” tegasnya.

Namun, lanjutnya, akibat kekhilafan itulah sehingga BK kemudian menyampaikan kepada pimpinan DPRD dan merekomendasikan agar perbuatan tersebut jangan terulang lagi. Iqbal juga menekankan jika dalam persoalan tersebut BK jangan sampai dikambing hitamkan.

“Yang jelas BK sudah mendukung dan melakukan rapat dua kali dan sudah menyampaikan kepada pimpinan dan teman-teman. Tolong ini adalah pelanggaran, jangan diulangi lagi dan jangan melukai teman kami yang lain. Sehingga saya mengatakan kepada teman-teman, BK ini jangan sampai menjadi kambing hitam, seakan-akan BK mem-back up satu sama lain. Itu tidak ada. Kami ingin dewan yang terhormat ini bisa tetap menjadi dewan yang terhormat. Sisi lain kami juga ingin mendengarkan aspirasi, tidak ingin menutup telinga dan mendengarkan aspirasi teman-teman. Ini juga menjadi kewajiban teman-teman untuk menyampaikan itu,” ungkap Ije, sapaan akrab Iqbal Jalil. (*)


div>