JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

BK DPRD Putuskan GAS Bukan Pelanggaran

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Rabu , 28 Maret 2018 13:45
BK DPRD Putuskan GAS Bukan Pelanggaran

HM Yunus

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – 13 legislator Makassar yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana Pilkada, lantaran menggelar press confrence dan memasang spanduk salah satu kandidat calon walikota dan wakil walikota di gedung DPRD Makassar beberapa waktu lalu, terkesan dilindungi Badan Kehormatan (BK) dan Ketua DPRD Makassar.

Hal tersebut terlihat sejak dilakukannya pemanggilan 13 legislator di DPRD Makassar oleh Panwaslu belum juga mendapat respon baik dari BK maupun Pimpinan DPRD Kota Makassar.

Salah satu nama yang masuk daftar pemanggilan oleh Panwaslu yakni Legislator asal Hanura, HM Yunus, mengaku belum dapat menghadiri panggilan Panwaslu tersebut, sebab dirinya masih disibukkan dengan sejumlah agenda kunjungan kerja alat kelengkapan dewan.

“Dari seminggu lalu memang panggilannya sudah ada, tapi bagaimana bisa kita hadir kalau lagi di luar kota. Saya di Semarang sekarang, tidak bisa kita tidak hadir karena semua sudah dijadwalkan sebelum ada panggilan Panwaslu itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (27/3) kemarin.

HM Yunus yang juga anggota BK DPRD Makassar ini, mengungkapkan bahwa13 legislator yang di panggil oleh Panwaslu sudah dimintai keteranganya oleh BK DPRD, dimana hasil keputusan rapat di internal BK yang memutuskan tidak ada pelanggaran. Hasilnya juga sudah diteruskan ke Ketua DPRD Kota Makassar.

Bahkan Yunus membantah jika melanggar aturan dari PKPU terkait kampanye pilkada yang telah menggunakan fasilitas negara.

“BK juga sudah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran. Mana bisa dikatakan kampanye, karena kita tidak mengundang masyarakat, kita hanya pinjam meja dan kursinya, BK juga sudah melakukan klarifikasi ke fraksi masing-masing yang melakukan itu, memang ada pengaduan. Hasilnya sudah di ketua DPRD Makassar,” bebernya.

“Jadi saya menegaskan tidak ada kampanye dikonfrensi pers itu. Tidak ada yang istimewa. Karena hanya melibatkan sesama legislator, tidak ada massa. Inilah yang jadi indikator kita kenapa legislator dinilai tidak melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta menuturkan bahwa dirinya belum membaca perihal surat tertulis dari BK mengenai nama-nama legislator yang dipanggil oleh Panwaslu diakibatkan menggunakan fasilitas negara untuk melakukan konfrensi pers dan menggunaan atribut salah satu paslon walikota.

“Saya belum baca suratnya, yang saya tahu mereka sudah rapat sabtu. Cuman lisan saja bahwa tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi itu saya belum tahu,” ucapnya.

Bahkan hingga kini, Aru juga mengaku belum bisa menetapkan keputusan terkait legislator tersebut apakah dapat diperiksa oleh Panwaslu melihat bukti dan keterangan yang dijabarkan oleh BK.

“Yah tergantung nanti, karena saya belum baca suratnya. Kalau mereka membawah nama institusi tentu ada tindakan, tapi kalau person yah itu lepas dari DPRD Makassar,” jelasnya. (*)


div>