JUMAT , 14 DESEMBER 2018

BKD Sulsel Pecat 2 ASN Secara Tidak Terhormat

Reporter:

Editor:

Iskanto

Jumat , 21 September 2018 18:20
BKD Sulsel Pecat 2 ASN Secara Tidak Terhormat

ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel memberhentikan secara tidak terhormat kepada dua Aparatur Sipil Negara dengan pelanggaran Tindak Kejahatan Jabatan, atau dalam hal ini telah inkraht di persidangan.

Kepala Bidang Pengendalian Pegawai BKD Sulsel, Muhammad Nurhaji, mengatakan dari dua ASN tersebut satu diantaranya merupakan PNS dari Dinas Perhubungan Sulsel atas nama Hasanuddin Batola, dijatuhkan hukuman tindak pidana korupsi (Tipikor) atas pungli yang dilakukannya di jembatan timbang Maccopa, Kabupaten Maros.

“BKD Pemprov tahun ini memproses tiga ASN, dua diantaranya sudah diberhentikan secara tidak terhormat, satu dari Dishub Sulsel, satunya dari Kabupaten Soppeng,” kata Nurhaji, Jumat (21/9).

Nurhaji menjelaskan, pihaknya melakukan proses pemecatan kepada pegawai dari kabupaten Soppeng lantaran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

“Sudah diatur semua di dalam, bahwa diatas golongan IV-a pemecatannya ditetapkan di provinsi dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Gubernur Sulsel,” ulasnya.

Sementara itu, lanjut Nurhaji, BKD Sulsel masih menunggu keputusan inkrah dari pengadilan terhadap satu di antara tiga ASN yang diproses. ASN tersebut atas nama Nur Asikin, pegawai yang terjaring Operasi Tangkap Tangan di dinas Perdagangan Sulsel beberapa bulan lalu.

“Dia (Nur Asikin) hingga kini masih diproses dan belum ada inkrah dari pengadilan Makassar. Tapi kita tetap berhentikan secara sementara dan mendapat gaji 50 persen,” ujarnya.

Sebelimnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangani kesepakatan bersama untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht).

Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani, yaitu 13 September 2018nlalu.

Melansir laman Sekretariat kabinet, kesepakatan itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, nomor 15 Tahun 2018, dan nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Dari data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut yakni, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.

Dari 14 daerah tersebut, total ada 2.357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ada 317 dan 1.424 yang telah diblokir.

BKN sendiri mengungkapkan ada 2.674 PNS yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau terbukti melakukan korupsi.

Namun, dari 2.674 PNS yang terbukti korupsi, baru sekira 317 PNS yang dipecat. Sementara sisanya, 2.357 PNS masih aktif bekerja.

Menaggapi hal ini, pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Priyatno mengatakan memang sebaiknya terjadi komitmen antar pemimpin negara untuk memperkuat langkah pemerintah terhadap kebijakan.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di internal pemerintah, untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih,” kata Luhur.

Ia juga menegaskan bahwa memang diharuskan ASN untuk dilindungi masa depan kariernya, namun kata dia jika sudah terbukti melanggar dengan putusan Inkraht telah melakukan tindak pidana korupsi, maka tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kariernya.

“Proses administrasi pemberhentian juga harus di percepat. Terlalu berat beban kepercayaan publik pada birokrasi pemerintahan, yang di jalankan oleh ASN yang terbukti korup,” lanjutnya.

Luhur menegaskan kepada Pemerintah daerah harus mengeksekusi putusan pengadilan, “dengan langkah-langkah yang tidak melampaui wewenang yang ada,” ucapnya. (*)


div>