Rabu, 23 Agustus 2017

Daftar Tunggu Tembus 1.000 Orang

Blanko e-KTP Sudah Tiga Bulan Kosong

Kamis , 12 Januari 2017 09:51
Penulis : Muh Alief
Editor   : doelbeckz
Ilustrasi.
Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Nielma Palamba, mengungkapkan, layanan masyarakat terkait dengan penerbitan kartu identitas kependudukan, atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tahun ini kembali terkendala ketersediaan blangko.

“Pada 15 wilayah kecamatan di Makassar, jumlah daftar tunggu penerbitan e-KTP sudah mencapai kurang lebih 1.000 orang. Daftar tunggu tersebut terhitung sejak Oktober 2016 lalu,” ungkap Nielma diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (12/1).

Nielma merincikan, jumlah masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP setiap harinya mencapai kurang lebih 150 orang. Sementara tiga bulan belakangan ini, stok blangko e-KTP kosong.

“Kalau kita hitung rata-rata perhari masyarakat yang melakukan perekaman di seluruh kecamataan itu kurang lebih 150 perhari, dikali 25 hari kerja, itu belum termasuk Januari ini. Namun, karena sudah tiga bulan blanko e-KTP kosong, maka mereka masuk daftar tunggu,” jelasnya.

Lebih jauh, pihak Disdukcapil Makassar yang saat ini berada dibawah struktur pemerintah pusat tidak bisa menjelaskan kondisi yang hampir dijumpai dan dialami di seluruh kota/kabupaten se-Indonesia ini. Pasalnya, pengadaan blangko e-KTP tersebut merupakan kewenangan pusat.

“Saat ini saya belum bisa beri penjelasan. Karena blanko itu kewenangannya di pusat. Kami hanya tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi pokok (tupoksi), yakni melakukan perekaman,” pasrah Nielma.

Meski dalam kondisi seperti itu, Nielma mengaku jika pihaknya akan tetap melayani masyarakat yang ingin mengurus data atau identitas kependudukan. Disdukcapil dalam hal ini memberlakukan surat keterangan sementara.

“Meski terkendala blanko kosong, kita membuat solusi dalam bentuk surat keterangan sementara, sambil menunggu. Surat keterangan sementara tersebutlah yang diberlakukan dan itu beredar di masyarakat sekarang. Kami juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal itu ke sejumlah instansi dan Surat keterangan ini bisa digunakan untuk keperluan administrasi,” pungkasnya. (***)