SENIN , 21 MEI 2018

BNN: Tak Ada yang Keliru dengan Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 20 Januari 2015 21:34

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Penerapan hukuman mati bagi terdakwa kasus Narkoba, dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penerapan hukuman mati bagi para terdakwa kasus narkoba, tidak bisa dikatakan melanggar HAM, sebab berdasarkan undang-undang narkotika, jelas tercantum bahwa hukuman maksimal adalah hukuman mati.

“Tak ada yang keliru dengan eksekusi mati terpidana narkoba, karena eksekusi dilakukan atas perintah pengadilan dan diatur oleh konstitusi,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Sumirat Dwiyanto, di kantornya, Selasa (20/1/2015).

Undang-undang tentang narkotika, sambung Sumirat, jelas diatur untuk memberikan efek jera kepada pengedar narkoba. Eksekusi mati dianggap akan berdampak pada pengedar narkotika.

“Dalam pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2009 pada poin b disebutkan, undang-undang ini menjamin menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba,” tuturnya

Sumirat menilai, tidak ada konsensus hukum di PBB yang mengatur hukuman untuk pengedar narkoba. Hukuman itu sudah sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing. “Di Tiongkok, wanita hamil mengedarkan narkoba tidak di hukum mati. Tidak ada konsensus yang mengatur hukuman bagi pengedar narkoba. Kalau enggak mau di hukum mati, ya jangan mengedarkan narkoba di Indonesia,” tegasnya

Brasil dan Belanda menarik duta besar (dubes) mereka di Indonesia sebagai respons atas keputusan Indonesia megeksekusi enam narapida kasus narkoba. Dua di antara terpidana mati yakni Marco Archer Cardoso dan Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya merupakan warga dari dua negara itu.

Seperti dikutip Bloomberg, Presiden Brasil Dilma Rousseff menerima laporan bahwa Marco Archer telah tewas dalam eksekusi pada pukul 00.30 WIB. Pemerintah Brasil menegaskan eksekusi Archer  berpengaruh buruk terhadap hubungan bilateral Brasil dan Indonesia.

Kecaman juga datang dari Belanda, yang juga mengutuk keras eksekusi mati salah satu warganya, Ang Kiem Soei. Presiden Jokowi menolak permohonan Rousseff via sambungan telepon untuk mengampuni Archer dan Rodrigo Gularte, warga Brasil lain yang terancam dieksekusi dalam waktu dekat akibat kasus narkotika.

Menurut surat kabar Folha de Sao Paulo, Archer adalah warga pertama yang dieksekusi mati di luar Brasil.

Jokowi mengatakan pada Rousseff dirinya tidak dapat menghentikan eksekusi mati, karena Archer sudah melalui serangkaian proses hukum. (mtronl)


div>