MINGGU , 27 MEI 2018

Bola Panas di Tangan Panwaslu

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 08 Mei 2018 13:07
Bola Panas di Tangan Panwaslu

Dok. RakyatSulsel

– Sengketa Pilwalkot Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar terus bergulir di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tak hanya konflik di antara kedua Pasangan Calon (Paslon) yang bertarung. Berbagai tudingan yang muncul juga menyeret penyelenggara pilkada.

Walaupun Panwaslu belum memutuskan hasil sengketa Pilwalkot Makassar, namun pendukung kedua paslon, Muh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari (DIAmi) dan Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu), mengepung lokasi persidangan di Jalan Anggrek, Senin (7/5) kemarin. Panwaslu masih menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan tersebut.

Dalam orasinya, pendukung DIAmi meminta keadilan dari KPU Makassar. Sedangkan pendukung Appi – Cicu mendesak agar permohonan DIAmi ditolak. Mengingat, telah ada putusan yang dikeluarkan KPU Makassar, jika kandidat nomor urut dua tersebut telah didiskualifikasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Saat sidang, termohon dalam hal ini KPU Kota Makassar hanya menghadirkan satu saksi ahli, yakni Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Zulkifli Aspan. Dalam keterangannya, Zulkifli hanya menyampaikan, semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum. Dimana pihak yang merasa dirugikan atas satu putusan memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan gugatan atau tuntutan.

“Kalau saya selalu melihat siapa yang ada dalam keputusan itu. Kalau dia dirugikan, maka dia punya legal standing untuk ajukan tuntutan,” katanya dalam persidangan.

Dirinya juga menjelaskan pendapatnya mengenai putusan MA. Bahwa jika tidak ada upaya luar biasa, maka keputusan MA merupakan final atau selesai.

“Menurut saya, kalau ada putusan yang lahir terutama oleh MA, maka menurut hukum acara yang berlaku, itu dipandang selesai. Kecuali ada upaya luar biasa. Tapi kalau biasa, itu selesai,” tegasnya.

Usai persidangan, Zulkifli Aspan mengungkapkan jika dirinya memang tidak menjelaskan secara detail dalam persidangan, terutama fakta-fakta yang ada. “Saya tidak menerangkan soal kewenangan, saya hanya menerangkan norma, baik itu undang-undang nomor 10 tahun 2016,” imbuhnya.

Sementara, Kuasa Hukum KPU Makassar, Marhumah Majid, mengatakan, proses sidang masih berlangsung di Panwaslu sehingga KPU selaku tergugat masih menunggu keputusan akhir. Soal keputusan paslon DIAmi ikut bertarung atau tidak, tergantung putusan yang lahir saat sidang dilaksanakan. Iapun meminta agar semua pihak bersabar.

“Kan sidang masih berjalan, kami juga masih menunggu putusan di Panwaslu nanti. Kita tidak bisa ambil kesimpulan, semua harus bersabar menunggu,” kata Marhumah.

KPU Makassar, menurut Marhumah, telah menjalankan tugas sesuai undang-undang, menjalankan putusan lanjutan dari MA. Keputusan terkait pembatalan pencalonan DIAmi di Pilwalkot adalah sah dan sudah sesuai aturan hukum.

“Pembatalan pasangan DIAmi sudah sesuai aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan, alasan – alasan yang menjadi gugatan DIAmi secara hukum, pada dasarnya sangat sejalan dengan apa yang menjadi perlawanan KPU Makassar. Mulai dari sidang Panwaslu, kemudian sidang di PTTUN sampai ke MA. Pencalonan pasangan DIAmi sudah memenuhi syarat dengan legitimasi hukum melalui rapat pleno KPU Makassar, yang disaksikan oleh semua pihak, termasuk kedua paslon dan Panwaslu.

“Alasan – alasan gugatan kuasa hukum DIAmi yang disampaikan, pada dasarnya sebagian besar itu sejalan dengan alasan hukum,” pungkasnya.

Terpisah, Juru Bicara Panwaslu Makassar, Maulana, menjelaskan, sengketa yang berjalan saat ini di Panwaslu sudah sesuai aturan yang ada. Sehingga, pihaknya membantah tudingan jika Panwaslu masuk angin.

“Kita menyelesaikan proses sesuai fungsi dan aturan yang dipegang oleh Panwaslu. Tim Appi-Cicu, jangan menduga kami berpihak ke DIAmi. Kami akan mengambil keputusan sesuai perjalanan sidang sengketa,” tegasnya.

Maulana meminta tim Appi – Cicu tenang melihat proses berjalannya sidang sengketa di Panwaslu Makassar. “Kami tidak pernah masuk angin untuk menyelesaikan proses ini. Jangan kaget dengan gugatan DIAmi yang sementara berjalan,” imbaunya.

Menanggapi sidang yang bergulir di Panwaslu Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, gugatannya yang masih sementara berproses di Panwaslu, ia serahkan sepenuhnya kepada tim hukum yang dibentuknya untuk bertarung di sidang penyelesaian sengketa.

“Yang jelas ini sebenarnya (melalui proses sidang) mekanisme hukum yang benar, karena pihak yang dirugikan menjalani proses sidang penyelesaian sengketa,” kata Danny.

Justru, kata Danny, pihak Appi – Cicu tidak dirugikan sehingga wajar tidak boleh ikut dalam sidang sengketa yang tim DIAmi gugat.

“Saya apresiasi terhadap proses sidang penyelesaian sengketa, karena proses ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan secara hukum,” ucapnya.

“Kami prihatin Pak Appi kehilangan lawan, makanya kami tidak akan kecewakan Pak Appi. Insyaallah, kami akan masuk kembali,” lanjut Danny yakin.

Tim Hukum DIAmi, Adnan Buyung Aziz, menambahkan, pihaknya berharap gugatan DIAmi dikabulkan pada proses hukum di Panwaslu Makassar. “Proses demokrasi itu harus ideal. Satu lawan satu, bukan satu melawan yang ghaib,” ucap Adnan.

Pihaknya melayangkan gugatan ke Panwaslu karena memang pihak DIAmi dirugikan oleh perkara orang lain. Sehingga, menjadi hal wajar dilakukan gugatan.

“Kami tidak diikutkan ke PTTUN dan MA. Itu tidak dilarang secara hukum, kecuali kami ikut didalam PTTUN dan MA, baru bisa kita tidak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.

Yusuf Gunco yang juga tergabung sebagai tim hukum DIAmi, menuturkan, saksi yang dihadirkan KPU Makassar, sangat normatif. Bahkan sangat menguntungkan pemohon.

“Kami anggap keterangan itu (Saksi Ahli) sangat normatif,” kata Yugo, sapaan akrabnya.

Yugo menuturkan, Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang disebutkan Zulkifli Aspan sangat tepat, jika pasangan DIAmi melakukan gugugatan. “Semua aturan kembali ke aturan awal, Undang-udang nomor 10 tahun 2016. Kewenangan Panwaslu bisa mengadili karena ada pihak yang dirugikan. Nah, yang dirugikan ini DIAmi,” pungkasnya. (*)


div>