SENIN , 11 DESEMBER 2017

BPJS Ketenagakerjaan Genjot Target Kepesertaan

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

asharabdullah

Senin , 20 November 2017 15:51
BPJS Ketenagakerjaan Genjot Target Kepesertaan

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto saat melakukan pertemuan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Sulsel, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/11). Foto: Al AMin/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Memasuki triwulan keempat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan belum mencapai kepesertaan. Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto saat melakukan pertemuan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Sulsel, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/11).

Agus menyebutkan, saat ini pihaknya telah melakukan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional sebanyak 43 juta.

“Yang aktif 24,3 juta, atau sekitar Sekitar 54%, dari jumlah keseluruhan pekerja di Indonesia,
sementaa di Sulsel covered kita sebesar 53% dari angka pekerja di Sulsel,” ungkapnya.

Sementara, jika dilihat dari target petahun, BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum dapat memenuhinya.

“Target kita akhir tahun secara nasional 25,2 juta peserta aktif, dalam artian masih ada sekitar 900 ribu tenaga kerja lagi yang harus dicover,” tuturnya.

Untuk lebih mengoptimalkan target tersebut, pihaknya mengajak stage holder terkait, seperti pemerintah provinsi dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut.

“Kami terus bekerjasama dengan pPemprov Sulsel untuk kepesertaan BPJSKetenagakerjaan, dan kami minta agar Pemprov menghimbau seluruh pekerja baik itu pekerja mandiri atau sektor informal (pekerja penerima upah), maupaun sektor formal agar mendaftarkan dirinya ke BPJS ketenagakerjaan,” kata Susanto.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya akan mensuport kinerja BPJS Ketenagakerjaan utamanya dalam menghadirkan jaminan sosial yang layak bagi pekerja di Indonesia, terkhusus di Sulsel.

“BPJS itu adalah sebuah keberpihakan negara untuk bisa menghadirkan jaminan sosial. Kita berharap kita semua bisa mensuport agar BPJS mampu menjadi bagian dari solusi menghadirkan rakyat dengan pekerjaan merasa tenang, yang bisa bekerja optimal bagi perusahaan dengan jaminan kehidupan yang lebih baik,” jelas Syahrul.

Sebelumnya, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengatakan, hingga triwulan ke-III sebayak 200 ribu perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya.

Sementara, jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 500 ribu dari 650 ribu perusahaan yang wajib membayar pajak.

Di sisi lain, perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sekitar 700 ribu perusahaan. “Sekitar 150 ribu sampai 200 ribu perusahaan lagi yang belum,” ucapnya belum lama ini. (*)


div>