RABU , 21 NOVEMBER 2018

BPN Serahkan 20 Sertifikat ke Pemkot

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 10 November 2018 17:36
BPN Serahkan 20 Sertifikat ke Pemkot

Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Andi Bakti Djufri salam komando dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto usai menyerahkan 20 sertipikat tanah milik Pemkot di Anjungan, Jumat (9/11) malam.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Agraria Tata dan Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Makassar menyerahkan 20 sertifikat tanah ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Penyerahan itu berlangsung di acara Gala Diner Forkopimda Sulsel dan Makassar HUT Kota Makassar ke 411.

Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Andi Bakti Djufri menyerahkan langsung ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto di saksikan Dinas Pertanahan Kota, Manai Sophian.

“Ada 20 sertifikat tanah yang kita terbitkan dan kita serahkan malam ini (kemarin), itu terdiri dari puskesmas, sekolah dan TPA,” ujar Kepala ATR/BPN Makassar, Andi Bakti Djufri, Sabtu, (10/11).

Kata Bakti, penerbitan sertifikat tanah ini menjadi skala prioritas baik BPN maupun pemerintah kota. Pasalnya, sertifikat ini berkaitan dengan aset pemerintah kota yang harus dilindungi.

Apalagi, BPN belum pernah menerbitkan sertifikat tanah pemerintah kota sejak 2008 lalu. Makanya itu, dari 20 lebih bidang yang diajukan pemerintah, pihaknya baru menyelesaikan untuk 20 bidang, selebihnya akan diselesaikan kemudian menyusul kelengkapan dokumen.

“Ini menjadi skala prioritas karena untuk mendapatkan kepastian hukum, juga menghindari permasalahan hukum dikemudian hari,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sophian mengatakan, penerbitan sertifikat untuk 20 bidang tanah ini merupakan hasil kerjasama pemerintah kota dengan BPN yang semakin baik.

“Mudah-mudahan kedepan semakin terjalin kerjasama kita dengan BPN dalam rangka penerbitan hak kita, terutama sertifikat hak kepemilikan Pemkot Makassar,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tahap awal BPN menyerahkan sertifikat untuk 20 bidang tanah yang terdiri dari sekolah, puskesmas, dan TPA.

“TPA itu hasil pembebasan lahan beberapa tahun lalu,” ungkapnya.

Manai menjelaskan, peneribitan sertifikat tanah bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan pemerintah kota. Olehnya itu, tidak semua bidang tanah yang diusul langsung diterbitkan sertifikatnya.

Makanya itu, dalam mengusulkan penerbitan sertifikat pihaknya tidak ingin main-main. “Kita ini samaji dengan masyarakat kalau urus sertifikat, tidak mungkinlah BPN terbitkan kalau dokumen kita tidak lengkap. Jadi, kalau kita mengajukan permohonan penerbitan sertifikat itu kita benar-benar lengkapi dokumennya,” jelasnya.

Sertifikat ini nantinya akan diserahkan ke SKPD terkait selaku penanggungjawab, seperti Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan sertifikat lahan di TPA, serta Dinas Kesehatan terkait dengan lahan puskesmas.

“Mereka itu pegang ji fotocopynya sebagai arsip, kita juga pegang arsipnya. Asliny itu di BPKAD,” tuturnya.

Diketahui, total luas tanah yang diterbitkan sertifikatnya yaitu 26.274 meter persegi. Diantaranya, empat bidang tanah untuk SD, empat bidang tanah untuk puskesmas dan 12 bidang tanah di TPA. (*)


Tag
div>