SELASA , 11 DESEMBER 2018

BRT Kurang Peminat

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Senin , 23 Juli 2018 15:00
BRT Kurang Peminat

ilustrasi.

– 2019 Disubsidi Pemerintah Pusat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – 2019 Bus Rapid Trans (BRT) Mamminasata bakal disubsidi. Hal tersebut dipastikan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar, setelah berkoordinasi dengan Dirjen Angkutan Darat Kementerian Perhubungan.

Ilyas mengatakan, subsidi BRT sudah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan. “Kepastian ini kita dapatkan setelah subsidi BRT masuk dalam Renja Kemenhub. Rencananya dimulai tahun depan,” katanya.

Ilyas mengatakan, subsidi diusulkan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar Dirjen Perhubungan Darat. Pemprov mengusulkan anggaran sekira Rp5,688 miliar ke pemerintah pusat.

“Ini untuk tiga koridor. Nominalnya sekira Rp5,6 miliar,” bebernya.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar Dirjen Perhubungan Darat, Beny Nurdin, berharap, anggaran yang disiapkan Kemenhub untuk angkutan umum perkotaan bisa disisihkan untuk subsidi BRT Mamminasata.

“Program pemerintah pusat terkait revitalisasi angkutan umum di Indonesia Kemenhub mengusulkan Rp1,8 triliun dan ini akan dibahas dengan Kemenkeu,” ungkapnya.

Dengan anggaran sebesar itu, Benny berharap pemerintah daerah menyiapkan skema sistem pelayanan angkutan umum yang berbasis pada angkutan massal.

Apalagi, setiap tahun pelayanan angkutan massal diakuinya memang merosot tajam. “Keberadaan BRT di Sulsel memang ada kekuatiran terus merugi selama dioperasikan, sehingga kami mengkomunikasikan kepada pihak Damri agar bisa masuk ke skema subisidi angkutan perintis,” jelasnya.

Rencana ini sudah dikoordinasikan langsung ke pemerintah pusat. Pihak BPTD Wilayah XIX Sulselbar yang mengusulkan subsidi tersebut mendapat lampu hijau. Anggarannya disiapkan terealisasi pada 2019 mendatang.

Benny menegaskan, angkutan perkotaan, seperti BRT memang harus disubsidi. Sembari menunggu pencairan subsidi tersebut, pemerintah daerah harus bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan penatakelolaan terhadap pelayanan BRT.

“Kalau angkutan perkotaan tidak disubsidi, itu mustahil. Jakarta saja bisa disubsidi Rp3 triliun per tahun, apalagi di Sulsel yang hanya sekira Rp5 miliar. (*)


div>